Kajianberita.com
Beranda Politik ASN Jadi Panitia Pemilu, Begini Tanggapan Wapres

ASN Jadi Panitia Pemilu, Begini Tanggapan Wapres

Wapres Ma’ruf Amin dan Menteri PANRB Azwar Anas memberikan keterangan pers usai Rapat KPRBN, di Istana Wapres, Kamis (12/01/2023). (kajianberita/setkab)

KAJIANBERITA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi panitia penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, bukan merupakan masalah. Yang penting, ASN menjaga netralitas dalam menghadapi tahun politik.

“Saya kira netralitas sudah ada aturannya, ASN itu harus netral, itu sudah jelas, tidak bisa ditawar lagi,” ujar Wapres dilansir Sekretariat Kabinet, Kamis (13/1/2023).

Wapres mengatakan, kebijakan tersebut hanya sementara dan untuk daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi sebagai panitia pemilu, seperti daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T).

“Keterlibatan ASN itu memang untuk daerah-daerah yang memang sulit untuk merekrut masyarakat sipil, sehingga ketika itu ada kesulitan, maka ASN ini menjadi semacam petugas ad hoc, sementara,” ujarnya.

Wapres menambahkan, asas netralitas juga mengikat panitia penyelenggara pemilu. Sehingga, seorang ASN yang menjadi panitia pemilu akan tetap terjaga kewajiban netralitasnya.

“Sebagai penyelenggara [pemilu] kan memang harus netral. Jadi kalau [menjadi] penyelenggara itu tidak harus kemudian dia tidak netral, tetap netral, dan sifatnya juga ad hoc. Nanti selesai dia kembali menjadi ASN,” tandasnya.

Netralitas ASN diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain itu, ASN juga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan