Kajianberita.com
Beranda Politik MK Tunda Sidang UU Pemilu Hingga 24 Januari Nanti

MK Tunda Sidang UU Pemilu Hingga 24 Januari Nanti

Anwar dalam sidang keempat Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut seperti dilansir Mahkamah Konsitusi, Selasa (17/1/2023). (kajianberita/mahkamahkonstitusi)

KAJIANBERITA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, beserta tujuh hakim konstitusi lainnya memenuhi permintaan sidang luring mengenai sistem proporsional terbuka dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sidang akhirnya ditunda hingga Selasa (24/1/2023).

“Untuk itu, pada pagi hari tadi, Mahkamah Konstitusi di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim telah mengabulkan permohonan dari DPR untuk sidang secara luring,” ucap Anwar dalam sidang keempat Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut seperti dilansir Mahkamah Konsitusi, Selasa (17/1/2023).

Anwar menjelaskan, pelaksanaan sidang secara luring tersebut tidak dapat dilaksanakan pada hari ini karena MK harus memberi tahu kepada pihak-pihak lain. Yaitu Presiden dan para Pemohon tentunya termasuk pihak terkait KPU beserta 11 Pihak Terkait lainnya. Selain itu, MK memerlukan sejumlah persiapan dari sisi sarana dan prasarana untuk kembali melaksanakan sidang secara luring.

“Untuk itu sekali lagi untuk sidang secara luring atau sidang pada hari ini ditunda pada hari Selasa, 24 Januari 2023 jam 11.00 WIB,” ujar Anwar.

Kemudian, Anwar juga menyampaikan sidang kelima Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang digelar pada 24 Januari 2023 tersebut, akan menjadi sidang luring atau tatap muka pembuka setelah pandemi Covid-19.

“Sidang pada 24 Januari 2023 akan menjadi sidang pertama atau pembuka untuk sidang luring atau tatap muka untuk perkara-perkara lain atau pada sidang-sidang lainnya yang akan datang,” tandas Anwar.

Sebagai informasi, permohonan Nomor 114/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian UU Pemilu diajukan oleh Demas Brian Wicaksono (pengurus Partai PDI Perjuangan (PDI-P), Yuwono Pintadi (anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan