Kajianberita.com
Beranda Politik Cegah Politik Uang, Pengelolaan Dana Kampanye Harus Transparansi dan Akuntabilitas

Cegah Politik Uang, Pengelolaan Dana Kampanye Harus Transparansi dan Akuntabilitas

kajianberita/ilustrasi

JAKARTA – Pesta demokrasi melalui pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia akan berlangsung 14 Februari 2024. Namun, politik uang masih menjadi momok yang selalu muncul disetiap penyelenggaraan Pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun terus berupaya agar praktik penyalahgunaan ini terus berlangsung salah satunya dengan menerapkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye oleh peserta pemilu.

“KPU terus berupaya agar praktik penyalahgunaan ini terus berlangsung salah satunya dengan menerapkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye oleh peserta pemilu,” kata Anggota KPU Idham Holik, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Tahunan PPATK Tahun 2023, saat dilansir dari KPU.go.id, Selasa(24/01/2023).

Menurut Idham penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye dilakukan dengan mendorong peserta pemilu rutin menyampaikan penggunaan dana kampanyenya.

KPU mewajibkan mereka untuk melaporkan baik diawal (Laporan Awal Dana Kampanye/LADK), pada saat kampanye (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye/LPSDK), dan diakhir (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye/LPPDK).

Tidak hanya itu, guna mewujudkan aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye, Idham menyampaikan adanya pelibatan Kantor Akuntan Publik (KAP) guna mengaudit penggunaan dana kampanye peserta pemilu. “Adanya keterlibatan KAP guna guna mengaudit penggunaan dana kampanye peserta pemilu,” ujaranya. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan