Kajianberita.com
Beranda Headline Mahfud Usulkan Pembentukan Pengadilan Tanah, Awas Mafia Tanah akan Bergerilya !

Mahfud Usulkan Pembentukan Pengadilan Tanah, Awas Mafia Tanah akan Bergerilya !

Aksi Protes masyarakat atas kasus penyerobotan tanah ( photo: istimewa)

MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mewacanakan pembentukan pengadilan tanah setelah menerima laporan kasus yang melibatkan mafia tanah meningkat dua kali lipat dalam setahun terakhir.

Usulan pembentukan pengadilan tanah ini disampaikan Mahfud saat berlangsungnya rapat Badan Pertanahan, Kejaksaan Agung, Polri dan perwakilan masyarakat di Jakarta pada 19 Januari lalu. Mafud menilai, pengadilan tanah sangat dibutuhkan sebagai  terobosan dalam sebuah pengadilan khusus.

“Tentu saja usulan ini akan dibahas lagi dengan Mahkamah Agung, karena pengadilan sudah ada pakemnya,“ katanya.

Professor Denny Indrayana yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan pengadilan khusus terkait konflik pertanahan sangat mungkin diterapkan. Hal ini sama halnya dengan pengadilan tindak pidana korupsi, dan terbentuknya lembaga anti-rasuah KPK.

“Sebagaimana kita punya pengadilan tindak pidana korupsi, punya Undang Undang Tipikor. Punya KPK, lembaga khusus anti korupsi. Bisa saja membentuk semacam itu,“ kata wakil menteri hukum dan HAM periode 2011-2014 ini.

Namun, ia menyoroti bahwa langkah ini harus diawali dengan pembersihan di lembaga pemerintah dan lembaga hukum dari kejahatan yang ia sebut “berkelindan dengan mafia tanah”.

“Pembersihan diri sendiri dulu masing-masing institusi sebelum kita efektif melakukan pemberantasan mafia di luar. Internalnya dulu harus detoks dulu,” katanya. Ia juga menekankan agar wacana pembentukan pengadilan tanah ini dijalankan secara konsisten. Diberikan kewenangan luas untuk membongkar jaringan mafia tanah.

“Persoalannya kemudian, sebagaimana pengadilan tindak pidana korupsi, KPK, seiring berjalannya waktu itu tidak dikuatkan, tapi dilemahkan… Politik hukumnya bergeser,” tambah Denny.

Permainan Mafia Tanah

Satu tahun terakhir, Kemenko Polhukam mengaku mencatat terjadi peningkatan 100% atas aduan permasalahan pertanahan. Pada 2021 kementerian ini menerima 701 laporan kasus pertanahan. Angkanya meningkat pada 2022 menjadi 1.406 laporan. Namun, sejumlah kelompok masyarakat yang sedang menghadapi konflik agraria meragukan pengadilan tanah bisa menguntungkan mereka.

Di sisi lain, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai perlu ada masa transisi untuk memetakan persoalan pertanahan. Jika tidak, lembaga itu khawatir pengadilan tanah hanya akan dijadikan ruang suaka mafia tanah.

Petani, masyarakat adat atau komunitas lokal disebut sulit menyelesaikan sengketa lahan di pengadilan. Sebabnya, mereka tak punya cukup bukti materil dan dokumentasi terkait lahan yang mereka tempati atau manfaatkan untuk pertanian atau perkebunan.

Sumatera Utara dan Jawa Barat adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sarat dengan masalah pertanahan ini.  Biasanya sengketa tanah di dua wilayah ini terkait erat dengan korporasi atau perusahaan besar yang dituding menyerobot tanah warga. Bahkan tidak jarang kasus tanah itu melibatkan lembaga negara, seperti BUMN.

Halaman: 1 2 3
Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan