Kajianberita.com
Beranda Sumut Begini Pesan Gubernur Edy Rahmayadi ke APIP dan APH

Begini Pesan Gubernur Edy Rahmayadi ke APIP dan APH

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengikuti acara pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Inspektur Daerah se-Indonesia secara virtual yang diikuti dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Medan, Rabu (25/1/2023). (kajianberita/ Dinas Kominfo Provinsi Sumut : Veri Ardian)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengingatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bekerja sesuai dengan sistem, tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Edy juga meminta APH untuk menekankan ini ke seluruh jajarannya hingga ke perangkat terkecil.

Kuatnya sinergitas APIP dan APH, menurut Edy Rahmayadi, akan menekan secara signifikan kebocoran-kebocoran dana. Termasuk meningkatkan penggunaan APBD yang tepat sasaran. Sehingga, pemulihan perekonomian Sumut bisa berjalan dengan baik.

“APIP dan APH harus punya sinergitas kuat, mencegah dan memberantas korupsi, jadi APBD kita selain efektif dan efisien juga tepat sasaran dan bisa dirasakan masyarakat secara maksimal,” kata Edy Rahmayadi, usai pembukaan Rakor Inspektur Daerah se-Indonesia secara virtual di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Rabu (25/1/2023).

“Semua punya job desk masing-masing, ada sistemnya, ada peraturan, tetapi kadang-kadang ada yang nakal, jadi ini perlu ditekankan terus sampai ke perangkat paling bawah, baik Kejaksaan dan juga Kepolisian,” kata Edy Rahmayadi.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Jaksa Agung RI Burhanuddin yang meminta seluruh jajarannya untuk tidak melakukan hal di luar tugas masing-masing. Sehingga tidak terjadi gesekan antara APIP dan APH dalam menjalankan tugas.

“MoU ini untuk menyinergikan, bukan mengurangi fungsi, saya selalu menegaskan kepada jajaran saya jangan mengerjakan sesuatu di luar tugas Anda, itu juga berlaku untuk semua sehingga tidak terjadi gesekan,” tegas Burhanuddin usai pembukaan rakor dan penandatanganan Mou APIP dan APH.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, APBD menjadi instrumen penting untuk peredaran uang di suatu daerah. Besarnya peredaran uang di suatu daerah menurutnya akan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kalau peredaran uangnya bagus, daya beli masyarakat juga bagus, sektor swasta membaik, dan peredaran uang itu sebagian besar di daerah kita bersumber dari APBD, kalau penggunaan APBD-nya bermasalah, bagaimana bisa sektor swasta tumbuh?” kata Tito Karnavian, usai membuka Rakor dan MoU antara APIP dan APH di Jakarta.

Hadir secara langsung pada pembukaan Rakor Kabareskrim Polri Agus Andrianto, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, serta inspektur seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Hadir secara virtual Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia secara virtual serta OPD terkait. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan