Kaesang Masuk Politik, Semua Anak dan Menantu Manfaatkan Popularitas Jokowi
Medan – Apakah Pemerintahan Jokowi melanggengkan tradisi oligarki? Jawabnya tentu saja Ia. Jawaban ini semakin jelas setelah anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep belum lama ini menyatakan bakal terjun ke politik. PDI-P kemungkinan besar merupakan partai pilihannya, mengikuti jejak anak dan menantu Jokowi yang lain.
Rencana Kaesang ini disampaikannya oleh abangnya Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi selama dua hari di Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/1/2023) pagi. Jokowi dikabarkan cukup kaget dengan berita itu, karena sebelumnya Kaesang mengaku lebih tertarik terjun ke dunia bisnis.
“Iya kan saya baru dengar kemarin. Aku ya juga kaget. Tenan pora. Bapak ya kaget juga. Biasanya ora tau ngomongke ngunu kuwi (biasanya tidak pernah membicarakan seperti itu). Aku ya kaget,” terang Gibran.
Menurut Gibran, apa yang disampaikan Kaesang itu masih permulaan. Kaesang masih banyak belajar lebih jauh dunia politik.
“Ketoke Kaesang masih tanya-tanya. Masih penjajakan, ya kemarin tanya-tanya saya, tanya Bapak. Intinya masih tanya-tanya. Dia kemarin menyatakan ya pengin gitu,” ungkap Gibran.
Namun rencana Kaesang itu sudah mendapat sambutan dari sejumlah politisi PDIP.
Ketertarikan Kaesang terjun ke politik kemungkinan untuk persiapan pada 2024. Bisa jadi posisi Walikota Solo adalah incarannya, sebab Gibran yang menjabat sebagai Wakikota saat ini digadang-gadang akan bertarung pada Pemilu Gubernur Jawa tengah.
Dengan majunya Kaesang ke partai, maka semua anak dan menantu Jokowi mengikuti jejaknya terjun ke politik. Tidak bisa dibantah, anak dan menantunya itu memanfaatkan popularitas ayahnya untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat.
Adalah Gibran, anak sulung Jokowi yang pertama bergabung ke partai politik, yaknni PDI-P Jawa Tengah untuk mengincar posisi Walikota Solo pada Pemilu 2020 lalu. Tak lama setelah itu menyusul suami putri Jokowi Kahiyang Ayu, Bobby Nasution, yang bergabung sebagai kader PDIP Sumut untuk bersaing merebut posisi walikota Medan.
Padahal sebelumnya, baik Gibran maupun Bobby Nasution, sama sekali tidak berpengalaman dalam politik. Mereka terjun memanfaatkan popularitas Jokowi untuk bermain pada Pemilu 2020 lalu.
Yang menarik adalah Bobby Nasution, menantu Jokowi yang kini menjawab Walikota Medan. Bobby Nasution memang lahir di Medan, tapi pendidikan dan kegiatan bisnisnya lebih banyak dihabiskan di luar Medan. Bahkan sejak SD hingga keluiah di pegurunan tinggi, Bobby tidak pernah tinggal di Medan. Tidak heran jika tidak banyak warga Medan yang mengenal Bobby.
“Jika bukan sebagai menantu Jokowi, Bobby Nasution tidak banyak dikenal warga Medan,” ujar Frimagus Harahap, seorang aktivis OKP di Medan yang organisasinya mendukung Bobby kala Pilkada Medan yang lalu.
Baca Juga:
Bobby sendiri mengakui hal ini. Kepada wartawan yang mewawancarainya di Medan saat Pilkada Desember 2020 lalu mengakui kalau popularitasnya terdongkrak oleh nama Jokowi.
“Benar saya sebagai menantu Pak Joko Widodo harus saya akui. Semua itu membantu popularitas saya di masyarakat ,” kata Bobby.
Meski demikian, ia merasa popularitas yang dimilikinya tidak relevan dengan elektabilitas. Untuk meningkatkan elektabilitas dirinya, Bobby mengaku rajin ke masyarakat sehingga ia pun dipilih sebagai Walikota Medan. Karena itu, Bobby merasa keberhasilannya sebagai Walikota Medan karena prestasinya sendiri, bukan karena dukungan Jokowi.
Pernyataan Bobby ini bisa saja membuat warga Medan pro- kontra. Namun faktanya, jabatan Bobby sebagai Walikota Medan melanggengkan tradisi keluarga Jokowi yang terjun dalam politik. Tidak heran jika tuduhan oligarki kepada keluarga itu kian memanas.
Tuduhan itu semakin menggelinding setelah Kaesang menyusul kedua saudaranya terjun ke politik. Jadi jangan heran kalau pada Pemilu 2024 mendatang dinasti Jokowi akan memanaskan Pilkada di Indonesia. Keyakinan para ahli hukum yang menyatakan bahwa Pemerintahan Jokowi berperan besar membangun oligarki kian menguat.
Sebelumnya, Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti pernah mengatakan kebijakan Jokowi sangat banyak mengandung unsur kepentingan oligarki. Tidak hanya untuk kepentingan politik keluarganya, tapi juga dalam hal pembentukan Undang-Undang.
“Terbaca secara jelas proses pembuatan Undang-undang dalam tiga tahun terakhir ini lebih banyak mengutamakan oligarki,” kata Bivitri Susanti dalam forum BEM SI bertajuk Kemajuan Terbalik Indonesia pada Kamis, 3 November 2022.
Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menyoroti perekonomian Indonesia yang semakin memburuk dalam tiga tahun terakhir. Selain karena Covid-19, kata dia, buruknya ekonomi juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
“Misalnya kebijakan kenaikan BBM, itu pasti mendorong terjadinya inflasi dan kolapsnya sejumlah perusahaan, sehingga PHK tidak bisa dihindari akan banyak terjadi dan jumlah pengangguran terus meningkat. Angkanya bisa ratusan ribu orang yang nganggur dan di PHK,” kata Nailul.
Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai meruaknya korupsi, penurunan kualitas demokrasi, hingga produksi regulasi yang dikendalikan oligarki bisa memicu meluasnya gerakan protes masyarakat. Menurut Ubedilah, jika gejolak protes ini dianggap mengancam kekuasaan, maka perilaku otoritarian makin tak terhindari. (*)
Baca Juga:
Artikel Terkait