Kajianberita.com
Beranda Headline Bantah Pernyataan Sekjen PDIP Terkait Proporsional Tertutup, Ini Ungkapan Tegas Demokrat!

Bantah Pernyataan Sekjen PDIP Terkait Proporsional Tertutup, Ini Ungkapan Tegas Demokrat!

Deputi Bapilu Demokrat, Kamhar Lakumani bantah pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. (Dok kajianberita)

JAKARTA– Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan jika pemilu dengan sistem proporsional tertutup akan menghasilkan pemimpin yang datang dari rakyat biasa.

Pernyataan itu langsung dibantah Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Dirinya dengan tegas menyebut pernyataan Hasto bertolak belakang dengan kenyataan.

“Apa yang disampaikan Bung Hasto terkait contoh nama-nama pemimpin dari rakyat biasa yang lahir dari sistem proporsional tertutup justru bertolak belakang dengan kenyataan. Mereka-mereka itu adalah figur yang telah teruji dan dipilih rakyat untuk sampai pada posisi politik dan jabatan publik tertentu,” kata Kamhar kepada awak media, Minggu (29/1/2023).

Sebagai informasi, Hasto sempat menyampaikan bahwa kader-kader PDIP seperti Bambang Pacul, Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, hingga Ganjar Pranowo lahir dari proporsional tertutup.

Kamhar menegaskan mereka lahir dari pengkaderan partai bukan sistem pemilu proporsional tertutup.

“Bahwa mereka adalah kader-kader tulen partai yang berproses dalam pengkaderan partai secara berjenjang, itu lain hal. Bukan kemudian menjadi justifikasi bahwa mereka lahir dari proporsional tertutup. Ini pernyataan yang tidak nyambung dan logikanya patut dipertanyakan,” ucapnya lagi.

Kamhar lantas mengaitkan dengan posisi Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Dia juga mengingatkan pemilu proporsional terbuka merupakan koreksi dari masa Orde Baru.

“Dari PDIP sendiri justru kita bisa melihat bahwa sistem politik proporsional terbuka akhirnya telah menghantarkan Jokowi, yang bukan elite partai, bisa menduduki jabatan-jabatan puncak di eksekutif mulai dari Wali Kota, Gubernur hingga Presiden,” jelasnya.

“Sekalipun proporsional terbuka dan tertutup digunakan pada pemilihan legislatif namun ini berkorelasi atau linear dengan pemilu eksekutif yang dilaksanakan secara langsung atau tidak lansung baik itu Pilkada maupun Pilpres. Di masa Orde Baru Pilegnya tertutup, Pilpres dan Pilkadanya tidak langsung. Itu semua yang kita ubah di era reformasi ini. Kita tak ingin kembali ke masa itu lagi,” lanjut dia.

Menurutnya, sistem pemilu proporsional tertutup bertentangan dengan amanah reformasi. Itu juga bisa mengaburkan makna demokrasi.

“Tak hanya bertentangan dengan amanah reformasi, aspirasi kembali pada sistem pemilu proporsional tertutup juga mendistorsi demokrasi yang intisarinya adalah partisipasi yang seluas-luasnya dan kedaulatan berada ditangan rakyat,” tuturnya.

Sebelumnya, PDI Perjuangan menghormati pendapat partai-partai yang menolak sistem proporsional tertutup atau pemilu coblos gambar partai.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tetap pada sikap untuk mendukung proporsional tertutup.

“Jadi kami hormati pendapat dari seluruh partai, pendapat dari pemerintah dan PDI Perjuangan bukan pihak yang melakukan judicial review karena kami tidak punya legal standing,” ujar Hasto kepada wartawan, di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023) lalu.

Hasto mengatakan sistem tersebut melahirkan pemimpin dari kalangan biasa. Dia lantas menyebut Bambang Wuryanto hingga Ganjar Pranowo.

“Tetapi sikap politik kebenaran kami sampaikan bahwa dengan proporsional tertutup, terbukti di PDI Perjuangan mampu melahirkan banyak pemimpin yang berasal dari kalangan rakyat biasa, Mas Bambang Pacul, Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, Pak Ganjar, semua lahir dari proporsional tertutup,” tutupnya. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan