Jokowi Biarkan Kabinet Jadi Kontestan Politik, ICW : Ada Potensi Konflik Kepentingan
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai langkah Presiden Jokowi yang membiarkan anggota kabinetnya maju sebagai kontestan kompetisi politik tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu.
Koordinator ICW Agus Sunaryanto menilai ada potensi konflik kepentingan dalam lingkup pemerintahan sekarang ini.
“Ada potensi konflik kepentingan di sana, terutama pemisahan pekerjaan sebagai menteri dengan kepentingan politik untuk meraup suara masyarakat,” kata Agus dalam keterangannya seperti dilansir kompas, Kamis (2/2/2023) malam.
“Bukan tidak mungkin praktik penyalahgunaan kewenangan semakin marak terjadi dan faktanya Presiden membiarkannya,” lanjut Agus.
Agus menyatakan konflik kepentingan di kalangan pejabat pemerintahan yang juga merangkap sebagai politikus dan pengusaha tidak bisa dianggap remeh.
Sebab menurut dia, situasi seperti itu sangat rentan dan menjadi celah korupsi.
Di sisi lain, Agus menyatakan pemerintahan Presiden Jokowi kerap menggaungkan fokus pada aspek pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Apabila kita mengamini bahwa konflik kepentingan merupakan pintu masuk korupsi, perkara ini seharusnya ditanggapi dengan serius,” ucap Agus.
Terkait proses politik dan pelibatan masyarakat dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan Agus menilai justru ruang partisipasi publik dipersempit.
Padahal menurut dia, sejumlah regulasi mewajibkan pemerintah untuk menempatkan masukan masyarakat sebagai pertimbangan utama sebelum melahirkan suatu kebijakan.
“Bahkan, MK menghasilkan gagasan meaningful participation yang ditujukan kepada pembentuk UU. Sayangnya, bukan diakomodir, partisipasi itu malah dijawab dengan kriminalisasi dan intimidasi dalam bentuk beragam oleh kelompok tertentu,” tegas Agus. (*)
Baca Juga:
Artikel Terkait