Kajianberita.com
Beranda Politik MK Antisipasi Perkara Pemilu 2024, Berikut 5 PMK Yang Disiapkan

MK Antisipasi Perkara Pemilu 2024, Berikut 5 PMK Yang Disiapkan

Ketua MK Anwar Usman membuka Acara Kegiatan Konsiyering Finalisasi Dan Penandatanganan Peraturan Mahkamah Konstitusi Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dan Perselisihan Hasil Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2024 digelar di Episode Hotel Gading Serpong-Tangerang. Kamis (2/2/2023). (kajianberita/Humas/Panji)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan persiapan penanganan perkara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Ketua MK Anwar Usman mengungkapkan meski Pemilu telah berulangkali diselenggarakan, MK harus tetap bersikap antisipatif dan preventif terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi.

“Sikap antisipatif, dan preventif, bertujuan, agar persiapan penanganan perkara mendatang, dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ungkap Anwar seperti dilansir situs resmi Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/2/2023).

Lanjut Anwar, saat ini terdapat lima Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang harus dilakukan finalisasi. Yaitu PMK tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian PMK tentang Konsep Perubahan PMK tentang Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Lalu PMK tentang Perselisihan Hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PMK tentang Perselisihan Hasil Pemilu Dewan Perwakilan Daerah dan PMK tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

“Penyelesaian kelima PMK ini, merupakan bekal bagi MK, untuk menyelesaikan penanganan perkara pemilu dan pilkada serentak, sekaligus menjadi bekal pula bagi kita, untuk segera, melaksanakan bimbingan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024,” tukasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan menyampaikan pada 2024, MK akan melaksanakan penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada.

Konsekuensinya, Mahkamah Konstitusi harus lebih bersiap diri sekaligus mengantisipasi masuknya permohonan perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada yang jumlahnya tidaklah sedikit.

“Untuk mencapai keberhasilan dalam penanganan perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada tahun 2024 tersebut, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi perlu mempersiapkan dukungan optimal di bidang administrasi yustisial, administrasi umum, dan pengamanan,” tuturnya.

Adapun dukungan administrasi yustisial dilaksanakan berdasarkan dengan hukum acara dan petunjuk teknis penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada.

Terutama pada tahap penerimaan permohonan, persidangan, dan pasca-pengucapan putusan perkara perselisihan hasil Pemilu dan Pilkada.

Dukungan administrasi yustisial meliputi dukungan di bidang Pengadministrasi Registrasi Perkara, teknis administratif peradilan, Pengadministrasi Berkas Perkara, Pengelola Persidangan, Kejurupanggilan, dan Pengadministrasi Kepaniteraan, Juru Sumpah, Pengolah Data, serta Perisalah Sidang. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan