Kajianberita.com
Beranda Nasional Surya Darmadi Penyerobot Lahan Negara di Riau, Dituntut Seumur Hidup

Surya Darmadi Penyerobot Lahan Negara di Riau, Dituntut Seumur Hidup

Kajianberita/pexels

JAKARTA – Pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, dituntut seumur hidup. Ia dinilai terbukti melakukan tindakan pidana korupsi dengan penyerobotan lahan negara di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Terdakwa Surya Darmadi dinilai Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terbukti membuat negara mengalami kerugian perekonomian sebesar Rp73.920.690.300.000 atau Rp73,9 triliun.

Kerugian itu timbul dari dugaan korupsi perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan lahan negara di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

“Menuntut, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Meminta majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Surya Darmadi, seumur hidup,” kata Jaksa Muhammad Syarifuddin, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yang dilansir berbagai sumber, Senin (6/2/2023).

Selain hukuman badan, terdakwa Surya Darmadi juga didenda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa mengatakan, kerugian perekonomian itu menjadi salah satu alasan pemberat pihaknya dalam menuntut Surya Darmadi dengan pidana badan seumur hidup.

Selain itu, hal yang yang memberatkan lainnya adalah perbuatan Surya Darmadi juga dinilai menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640 atau Rp 4,7 triliun. Kemudian, 7.885.857,36 dollar Amerika Serikat atau Rp 114.344.931.720 dalam kurs Rp 14.500.

Adapun hal memberatkan lainnya adalah, Surya darmadi sebagai pemilik perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit, dan turunannya, pengangkutan serta di bidang properti tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Jaksa juga menilai, perusahaan Surya Darmadi di Inhu, Riau itu membuat lingkungan rusak. “Mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan,” ujar Syarifuddin.

Selain itu, dalam pelaksanaannya, perkebunan kelapa sawit Surya Darmadi di Inhu tidak menerapkan pola kemitraan sawit rakyat.

Hal ini membuat Surya Darmadi meraup keuntungan tidak sah atau illegal gain sebsar Rp 2.238.274.248.234 atau Rp 2,2 triliun dan 556.086.968.453 atau Rp 556 miliar. “Terdakwa tidak menyesali perbuatannya,” ujar Syarifuddin.

Adapun sejumlah hal meringankan dalam tuntutan ini adalah sebagian harta Surya Darmadi telah disita untuk memulihkan kerugian negara. “Terdakwa telah berusia lanjut,” kata Syarifuddin

Jaksa menilai, terdakwa itu terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan mantan Bupati Inhu, Raja Thamsir.

Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan lahan negara sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 4.798.706.951.640 dan 7.885.857,36 dollar Amerika Serikat dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000.

Selain itu, Jaksa juga menilai Surya Darmadi terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan merubah bentuk dan mengalihkan hasil korupsinya ke sejumlah perusahaan maupun aset lainnya.

Hal ini sesuai primer Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa juga menilai dakwaan Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti.

Dalam sidang pembacaan nota pembelaan (eksepsi), kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang, menilai, permasalahan izin terkait bisnis perkebunan kelapa sawit yang menjerat kliennya bukan perbuatan tindak pidana korupsi

Menurut Juniver Girsang, permasalahan izin beberapa perusahaan yang dikelola kliennya merupakan permasalahan administrasi yang termasuk ke dalam Undang-undang Kehutanan.

Sebelumnya, Kejagung mendakwa Surya Darmadi didakwa merugikan perekonomian negara sebesar Rp 73,9 triliun dalam dugaan korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan sejak 2004 hingga 2022.

Korupsi itu diduga dilakukan bersama dengan Bupati Indragiri Hulu saat itu, Raja Thamsir. Menurut Jaksa, Surya Darmadi mengoperasikan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan menggunakan izin lokasi dan izin usaha perkebunan tanpa izin prinsip.

Hal itu, bertentangan dengan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dan tidak memiliki izin kawasan hutan.

Jaksa juga menyebut Surya Darmadi tidak membangun kebun untuk warga minimal 20 persen dari jumlah luas kebun yang dioperasikan oleh perusahaan. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan