Poin Kesepakatan antara PKS dan Golkar Bertentangan dengan Keinginan PDIP

Pertemuan antara petinggi PKS dan Golkar Selasa (7/2/2023) membetot banyak perhatian  masyarakat. Ternyata dari pertemuan itu, ada kesepakatan bersama  di antara keduanya.

Wakil Ketua Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membeberkan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat itu. Doli menyatakan, kedua partai sepakat mendukung Pemilu 2024 berlangsung dengan sistem proposional terbuka.

“Jadi tadi kami mendiskusikan untuk tetap mendorong supaya dan menyakinkan Mahkamah Konstitusi, hakim-hakimnya juga mendengarkan aspirasi ini kan sudah aspirasi mayoritas di DPR sudah ada delapan partai politik saya kira seluruh elemen masyarakat juga termasuk masyarakat sipil yang dukung,” kata Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (7/2/2023).

Kesepakatan itu jelas bertentangan dengan keinginan PDIP yang berharap Pemilu 2024 berlangsung melalui sistem proporsional tertutup di mata pemilih hanya mencoblos tanda gambar partai, bukan kandidat.  Saat ini masalah sistem pemilihan itu masih dibahas di tingkat Mahkamah Konstitusi.

Kesepakatan lain antara Golkar dan PKS adalah mendukung  Pemilu 2024 digelar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni pada 14 Februari 2024 mendatang.  Dengan demikian kedua partai menolak rencana perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana yang mulai dimunculkan beberapa politisi.

Dikatakan, pemilu merupakan agenda besar. Partai politik wajib mengawal agar pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

“Jangan lagi kita mempersoalkan soal agenda, sekarang pemilu sudah running on going. Kita sama-sama punya kewajiban untuk menjaga pemilu ini menjadi pemilu yang sukses. Sukses itu adalah memenuhi jurdil dan luber,” kata Doli.

Selain itu, Golkar dan PKS sama-sama menghormati posisi politik masing-masing dalam konteks pemerintahan maupun pertarungan dalam Pilpres 2024.

“Kita menghormati otoritas dan kemandirian masing-masing partai politik dan siap untuk berkompetisi,” kata Doli. (*)