Kajianberita.com
Beranda Headline Kota Medan akan Bangun Tiga Underpass Baru, Ganti Rugi Lahan Belum Jelas

Kota Medan akan Bangun Tiga Underpass Baru, Ganti Rugi Lahan Belum Jelas

Layout rencana pembangunan underpass di Jalan HM Yamin Medan

Medan – Tiga jalan underpass ( jalan memotong di bawah tanah) akan dibangun di Kota Medan mulai tahun ini.  Adapun lokasi pembangunan underpass itu adalah di Jalan Jawa (simpang Jalan H.M Yamin), Jalan Juanda (simpang Jalan Brigjend Katamso), dan Jalan Gatot Subroto (simpang Komplek Pondok Kelapa atau Manhattan).

Warga tentu saja menyambut baik rencana pembangunan tersebut, karena diharapkan bisa mengurai kemacetan di berbagai tempat. Namun tak sedikit warga yang mengeluh sebab, beberapa warga belum ada menerima informasi mengenai ganti rugi pembebasan lahan.

“Dalam masalah pembebasan lahan, kami sudah dikumpulkan sebanyak dua kali oleh Pemko Medan. Hanya saja tidak ada keputusan yang jelas dari pihak Pemko Medan soal besar ganti rugi,” jelasnya, Amran, salah seorang warga yang lahannya terkena jalur underpass itu, Selasa (14/2/2023).

Amran menerangkan, bahwa pembangunan underpass ini akan dibangun menggunakan dana APBN. Namun untuk pembebasan lahan menjadi tanggungjawab Pemko Medan, khususnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang Kota Medan, atau dikenal dengan Dinas PKP2R Pemko Medan.

“Meski program ini menggunakan dana APBN, dalam artian proyek ini dipegang kementerian, namun dalam rapat sebanyak dua kali itu kami selalu berhubungan dengan Dinas PKP2R  Pemko Medan,” terang Amran.

Amran mengatakan, bahwa dalam rapat tersebut, Dinas PKP2R  menawarkan angka pembebasan lahan seharga Rp 9 juta per meternya. Namun, harga pembebasan lahan yang berada di sisi kanan simpang Pondok Kelapa itu dibayar berbeda, yakni Rp 10 juta per meternya.

“Dari sana saja sudah tidak adil. Padahal kalau dipikir-pikir, lahan utama yang harus dibebaskan dari sisi punya kami,” katanya.

Bukan hanya dari sisi harga, Amran menyebut warga mengeluh lantaran Dinas PKP2R sudah langsung meminta surat persetujuan lahan.

“Kami saja belum ada menyepakati harga yang ditawarkan oleh mereka, tapi pihak dinas sudah minta surat setuju pembebasan lahan dari kami,” terangnya. Menurut Amran, pihak PKP2R terkesan sering melempar bola apabila ditanya terkait kepastian harga pembebasan lahan.

Pembangunan tiga underpass di Kota Medan itu akan  memakai skema pembiayaan multiyears, yakni APBD 2023 dan 2024. Sedangkan proses lelang dijadwalkan mulai berlangsung pada April mendatang.

Keputusan membangun underpass ditegaskan Topan sudah melalui kajian yang komprehensif. Sesuai dengan kajian lalu lintas dan perencanaan di Bappeda, saat ini memang perlu dilakukan sesuatu untuk menangani persoalan kemacetan di Medan.

“Kita sudah memaparkan kepada Bapak Wali Kota Medan, bahwa ada beberapa ruas jalan di Medan ini yang butuh penanganan dan penanganan yang cocok adalah pembuatan underpass,” ungkap Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Medan, Topan Obaja Putra Ginting kepada Kajianberita.com belum lama ini.

Selanjutnya, sebagaimana arahan Bobby Nasution, rencana itu pun diimplementasikan. Maka, Dinas SDABMBK pun berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Medan dan meminta pendapat dari para ahli. (*)

 

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan