Kajianberita.com
Beranda Sumut Ciptakan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat, Pemprov Sumut Raih Penghargaan KPPU Award 2023

Ciptakan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat, Pemprov Sumut Raih Penghargaan KPPU Award 2023

Sekda Sumut, Arief Sudarto Trinugroho bersama Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas saat menerima penghargaan KPPU Award 2023 di Jakarta, Kamis (16/2/2023)

JAKARTA– Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2023. Penghargaan itu diberikan setelah dinilai berhasil menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kemitraan yang adil di Indonesia.

Sumut meraih penghargaan untuk Peringkat Pratama Kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah dalam ajang bergengsi itu. Penganugerahan tersebut diserahkan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, yang diwakili oleh Sekda Provinsi Sumut, Arief Sudarto Trinugroho oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin didampingi Ketua KPPU M. Afif Hasbullah di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Ketua KPPU Afif Hasbullah mengatakan pihaknya melakukan berbagai strategi dalam meningkatkan kinerja persaingan usaha nasional guna meningkatkan indeks persaingan usaha sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Pemerintah.

Ada tiga strategi yang ditekankan KPPU. Pertama, melalui penerbitan Peraturan Presiden untuk strategi nasional
persaingan usaha sehat. Kedua melalui harmonisasi dan penataan regulasi pusat dan daerah dalam mengurangi hambatan berusaha serta masuk ke pasar, serta mengurangi biaya ekonomi tinggi terutama di daerah-daerah yang masih rendah tingkat persaingan usahanya.

“Ketiga, melalui pemberian kesempatan lebih besar kepada pelaku usaha daerah terutama skala menengah kecil dalam sektor real estate dan jasa konstruksi melalui perubahan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa,” kata Afif.

Ditingkat persaingan usaha di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran indeks persaingan usaha disimpulkan masih sedikit tinggi. Pada tahun 2022, indeks tersebut menunjukkan angka 4,87 poin dari skala 7, meningkat tipis dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,81 poin.

Pada target RPJMN, di 2024 angka tersebut harus mencapai 5 indeks poin. Sehingga dalam konteks tersebut, Presiden RI meminta agar tingkat persaingan usaha tersebut dapat ditingkatkan.

Ketua KPPU, M. Afif Hasbullah, menjelaskan bahwa peningkatan persaingan usaha sederhananya sama dengan cara peningkatan produktifitas. Di mana, kuncinya di kebijakan dan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

“Kebijakan ekonomi yang dibuat harus mampu meningkatkan insentif perusahaan untuk mengurangi biaya, transparansi dalam harga antar pesaing, memfasilitasi konsumen untuk kritis, memudahkan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar, dan meningkatkan keinginan perusahaan untuk berinovasi”, ungkap Ketua KPPU.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan indeks persaingan usaha tersebut, Wakil Presiden RI, K. H. Ma’ruf Amin, bersama Ketua KPPU pada kegiatan tersebut turut menganugerahkan KPPU Award 2023 kepada 10 kementerian/Lembaga dan 11 pemerintah provinsi.

Pemberian penghargaan itu atas kontribusi terbaik terhadap pengarustamaan kebijakan persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Perhelatan KPPU Award 2023 ini merupakan perhelatan ketiga yang diselenggarakan oleh KPPU sebagai wujud apresiasi terhadap peran aktif Pemerintah dalam mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Wakil Presiden RI menekankan demokrasi ekonomi tidak mungkin dapat tercapai tanpa persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, isu terkait demokrasi ekonomi yang seimbang dan berkeadilan penting untuk dikedepankan oleh KPPU, khususnya dalam implementasi kebijakan persaingan usaha dan mengoptimalkan potensi UMKM guna struktur ekonomi nasional yang sehat dan kondusif.

“KPPU perlu mencari formulasi yang melampaui kompetisi, yakni kolaborasi. Khususnya dalam era ekonomi digital saat ini. dimana kelincahan (agility) adalah segalanya. Hal ini akan membuka banyak kesempatan bagi UMKM untuk lebih aktif dalam rantai pasok global,” ucap Wapres

KPPU untuk terus memperkuat sinerginya dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Kepada seluruh pengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah, Wakil Presiden RI juga memberikan amanat agar mengadopsi regulasi terkait pengawasan persaingan usaha dalam pengambilan kebijakan secara lebih sederhana, aplikatif, dan tidak berbelit-belit.

Kemudian juga untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan aturan dan regulasi oleh pelaku usaha guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjaga kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan pasar, dan pelaku usaha secara proporsional dan akuntabel.(*)

 

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan