Kajianberita.com
Beranda Sumut IPROTECTNOW Beberkan Hanya 50 Persen Perempuan Pembela HAM Miliki Perlindungan Sosial

IPROTECTNOW Beberkan Hanya 50 Persen Perempuan Pembela HAM Miliki Perlindungan Sosial

IPROTECTNOW menggelar kegiatan Temu Nasional Perempuan Pembela HAM (PPHAM) Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, Diskriminasi dan Eksploitasi. (Kajianberita/Ikha)

MEDAN- Indonesia Protection for Women Human Rights Defenders (IPROTECTNOW) yang merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil memiliki fokus kerja untuk pemajuan pelindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya PPHAM Indonesia, telah melakukan assestment pada tahun 2020 di 6 Provinsi (Sumatera Utara, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara).

“Kami menemukan bahwa hanya 50 persen PPHAM yang memiliki jaminan /program perlindungan sosial. Dari situasi tersebut, IPROTECTNOW mulai menggalang sumberdaya sosial ekonomi dan melakukan advokasi perlindungan hak-hak ekosob PPHAM,” kata Yunita Tan, Koordinator IPROTECTNOW dalam kegiatan Temu Nasional Perempuan Pembela HAM (PPHAM) Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, Diskriminasi, dan Eksploitasi, kemarin.

Kegiatan itu dilakukan guna memperkuat keberlanjutan jaringan PPHAM yang sudah terbentuk di daerah, menghubungkan gerakan mereka, serta mempertemukan ide, cita-cita, nilai, serta arah gerakan bersama jaringan PPHAM, maka IPROTECNOW bersama jaringan PPHAM di 6 provinsi.

Yunita menjabarkan manajemen teori perubahan dan strategi program yang sedang dijalankan untuk mewujudkan cita-cita PPHAM sejahtera dan terlindungi.

“Selama satu setengah tahun program IPROTECTNOW berjalan, sudah banyak PPHAM yang sadar bahwa kami memiliki hak asasi untuk diperjuangkan, juga sudah banyak cerita perubahan individu yang kami dokumentasikan. Saat ini kami sedang mengupayakan untuk mengadopsi Protokol Hak Ekosob IPROTECTNOW ke dalam mekanisme atau SOP lembaga. Bahkan ada jaringan PPHAM yang berhasil mengadvokasi perlindungan hak ekosob PPHAM itu ke dalam peraturan daerah mereka,” jelasnya.

Salah satu narasumber, Indriyati Suparno menuturkan, situasi kerentanan Perempuan Pembela HAM (PPHAM) yang bekerja/berjuang secara individu, maupun berkelompok atau bergabung dalam komunitas atau organisasi pengada layanan untuk korban kekerasan berbasis gender, memiliki risiko yang besar atas pekerjaan yang mereka lakukan.

“Bahkan, sering kali mereka mendapatkan berbagai bentuk ancaman, kekerasan dan balas dendam dari pelaku, mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, mengalami kecelakaan lalu lintas saat melakukan pendampingan, mengalami tekanan psikologis, mendapatkan KDRT dari pasangan dan keluarga, mengalami keguguran kehamilan saat memberikan pendampingan, mengalami stroke saat bekerja, serta risiko mengalami kanker rahim dan kanker payudara,” ujarnya.

Untuk menjawab kondisi kerentanan tersebut, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Mimin Dwi Hartono menyatakan, Komnas HAM sudah menyusun dan menetapkan 11 Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela HAM, yang sudah disahkan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM pada 7 September 2021 lalu.

Salah satunya adalah Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela Hak Asasi Manusia, yang mencakup Penjabaran Teknis dan Implementatif Instrumen hukum dan Hak Asasi Manusia – Nasional dan Internasional yang dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan segala aspek norma dan pengaturan hak asasi manusia terkait pembela HAM.

Untuk mencegah dan menangani kerentanan perempuan pembela HAM atas kriminalisasi, kekerasan dan diskriminasi Veryanto Sitohang, selaku Komisioner Komnas Perempuan menyampaikan pentingnya penguatan jaringan berbasis sisterhood dan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan sumber daya dukungan termasuk pendanaan dari pemerintah, lembaga internasional, privat sektor dan metode lainnya.

Ia juga memberikan beberapa contoh penggalangan dana publik yang pernah dilakukan, memberikan rekomendasi sekaligus mengingatkan pentingnya pemerintah membuat kebijakan untuk perlindungan PPHAM, serta merevisi kebijakan multitafsir yang menghambat aktivitas perempuan pembela HAM. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan