Kajianberita.com
Beranda Nasional Tentang Perpres Publisher Rights, Google Respon Balik

Tentang Perpres Publisher Rights, Google Respon Balik

(kajianberita/tangkapanlayar)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, untuk menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional.

Rencana pemerintah Indonesia yang akan menerapkan aturan Publisher Rights atau hak penerbit jurnalistik untuk mengatur platform digital, seperti Google hingga Facebook, membayar konten berita.

Menanggapi hal itu, Google pun menyatakan akan bekerjasama dengan penerbit berita untuk membantu mereka bertransformasi digital dan bertumbuh.

“Kami bangga dengan kontribusi kami selama ini untuk industri berita Indonesia,” kata Google yang dikutip dari detiknet dari blog resminya, Jumat (17/2/2023).

“Google baru saja mengumumkan bahwa kami akan meningkatkan komitmen dalam melawan misinformasi dan terus mengembangkan kerja sama yang sudah ada dengan banyak penerbit berita di Indonesia,” lanjutnya.

Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights yang sedang digodok itu, diharapkan dapat melahirkan regulasi yang tepat.

Sebab, jika didukung kerangka regulasi yang tepat, Google yakin kita dapat melakukan lebih banyak hal untuk meningkatkan dan mendukung jurnalisme berkualitas.

“Misalnya dengan meningkatkan akses ke pelatihan yang kami sediakan dan mulai menjalankan program pemberian lisensi konten kami melalui kemitraan dengan berbagai publikasi lokal, regional, dan nasional terkemuka di Indonesia,” tulis Google.

Google pun menyatakan akan terus berinvestasi dalam membangun kemitraan dengan industri berita Indonesia.

Perusahaan yang didirikan Sergei Brin dan Larry Page itu yakin hal ini akan menguntungkan semua pihak, baik jurnalis dan penerbit berita maupun pengguna dan Google.

“Kami ingin dapat melanjutkan investasi tersebut ke depannya di Indonesia,” ucap Google.

Google membagikan beberapa prinsip utama dalam membuat kerangka regulasi yang efektif di Indonesia.

Google mengatakan regulasi yang terlalu mengekang atau berat sebelah dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk menjalankan layanan secara efektif bagi semua pengguna.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong, mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga tengah mengebut pembahasan rancangan Perpres Publisher Rights dengan pihak terkait

Rancangan perpres secara garis besar terdiri dari substansi kewajiban platform digital untuk bekerja sama dengan perusahaan pers demi mendukung jurnalisme berkualitas serta pelaksana perpres.

“Kominfo sangat mempertimbangkan prinsip kemerdekaan pers yang dianut Indonesia,” ungkapnya. (*)

 

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan