Hukuman untuk Mantan Bupati Langkat Terbit Perangin-Angin Dikurangi, KPK Ajukan Kasasi
Jakarta — Mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin yang telah dijatuhi vonis selama 9 tahun penjara, dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, rupanya mendapat penurunan hukuman menjadi 7,5 tahun penjara.
Karuan, KPK yang keberatan dengan penguran itu langsung mengajukan kasasi sebagai bentuk protes.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi karena menilai pengurangan hukuman kepada Terbit Rencana Perangin Angin belum memenuhi rasa keadilan.
“Jaksa KPK Freddy Dwi, (20/2) telah menyatakan upaya hukum kasasi untuk perkara terdakwa Terbit Rencana Perangin angin dkk, melalui panitera muda Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (21/2).
Ali menjelaskan, upaya hukum kasasi dilakukan, karena dinilai majelis hakim salah menerapkan hukum, dalam hal beberapa isi pertimbangan putusan majelis hakim tingkat banding, belum memenuhi rasa keadilan untuk lamanya masa pidana badan.
“Selain itu, adanya beberapa barang bukti signifikan, berupa uang yang seharusnya berdasarkan fakta hukum harus dirampas untuk negara,” tegas Ali.
Oleh karena itu, juru bicara KPK bidang penindakan ini berharap, Majelis Hakim tingkat kasasi MA mempertimbangkan seluruh alasan kasasi Tim Jaksa. Serta dapat memutus sesuai dengan surat tuntutan.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memangkas hukuman mantan Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin dari 9 tahun menjadi 7,5 tahun penjara. Selain itu, Terbit Rencana Perangin Angin juga dibebankan denda Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan.
Selain itu, Majelis Hakim PT DKI Jakarta juga memangkas masa hukuman kakak Terbit Perangin Angin, Iskandar dari 7 tahun menjadi 6 tahun penjara. Iskandar tetap dihukum membayar denda Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan.
Majelis Hakim PT DKI Jakarta juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Terbit Perangin Angin berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun.
Terbit Rencana Perangin-Angin diseret KPK ke pengadilan Tipikor atas tuduhan telah melakukan korupsi selama masa jabatannya. Saat menangkap Terbit di Langkat beberapa waktu lalu, tim KPK menyita uang senilai Rp 8,6 miliar dari rumahnya.
Hasil pengembangan berikutnya, KPK ternyata tidak hanya melihat kasus korupsi saja yang dilakukan Terbit. Ia juga terlibat pelanggaran HAM karena telah mendirikan kurungan bagi para pekerja kebun di belakang rumahnya. Dengan demikian Terbit didakwa dengan hukuman yang berlapis.