Kajianberita.com
Beranda Headline Dari 9 Partai di Parlemen, Hanya PDIP yang Ngotot Pemilu kembali ke Sistem Orde Baru

Dari 9 Partai di Parlemen, Hanya PDIP yang Ngotot Pemilu kembali ke Sistem Orde Baru

Proses sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem Pemilu masih terus berlangsung. Sidang itu berkaitan dengan gugatan politisi PDIP yang menginginkan agar sistem Pemilu di Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup, di mana pemilih hanya mencoloblos tanda partai saja. Mirip seperti sistem pemilu di masa Orde baru.

Dari Sembilan partai di parlemen, hanya PDIP yang ngotot  agar pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Alasannya, karena PDIP menganggap sistem proporsional terbuka membutuhkan biaya sangat mahal. Sementara partai lain, bahkan termasuk partai yang berkoalisi di Pemerintahan, menolak tuntutan ini.

Partai lain menilai, sistem proporsional terbuka seperti yang berlaku saat ini tetap merupakan yang terbaik. Dengan sistem proporsional terbuka, persaingan Pemilu legislative sangat  ditentukan kapasitas kandidat, bukan pada partai.

Sidang MK telah menghadirkan sejumlah saksi untuk mendapatkan informasi terkait tuntutan PDIP itu. Uniknya,  sejumlah mantan politisi PDIP juga menolak untuk kembali ke sistem proporsional tertutup.

Mantan politisi PDI-P, M Sholeh, yang dipanggil MK pada Kamis (23/2/2023) menyatakan kalau proporsional tertutup sangat tidak demokratis karena tidak mewakili aspirasi rakyat kepada kandidat yang akan dipilih.

Saat menjadi anggota legislatif,  pada 2009, M Sholeh termasuk yang berjuang untuk merubah sistem Pemilu dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka. Intinya, ia  meminta agar kemenangan caleg ditentukan berdasarkan raihan suara, bukan wewenang partai politik atau nomor urut semata. Gugatan itu dimenangkan MK.

Sholeh membantah anggapan bahwa sistem proporsional terbuka memicu masifnya politik uang dan kekuatan kapital menjadi penentu utama kemenangan caleg.

“Caleg PDI-P yang namanya Johan Budi, mantan komisioner KPK, uang dari mana dia? Nyatanya dia bisa terpilih mengalahkan incumbent, Budiman Sudjatmiko,” ungkap Sholeh di hadapan sidang. “Incumbent saja bisa kalah di dapilnya dengan caleg yang mau turun ke masyarakat dan punya modal sosial tinggi,” tambahnya.

Sholeh mengkritik sikap PDIP yang ngotot menginginkan sistem Pemilu kembali ke masa Orde Baru.

“Para pemohon menurut kami sangat menyederhanakan sistem proporsional terbuka yang menyebabkan biaya politik tinggi. Fakta menunjukkan, banyak caleg tidak bermodal besar tapi bisa berhasil lolos ke parlemen, misalnya caleg PDI-P,” ungkap dia.

Sholeh juga mengaku tak melihat adanya permasalahan dari sistem pileg proporsional terbuka yang menyebabkan caleg dalam satu partai bertarung memperebutkan suara dari dapil yang sama.

Malah menurutnya, Sistem Proporsional Tertutup rentan ditentukan faktor nepotisme dan suap. Caleg-caleg bernomor urut besar disebut merasa tak perlu untuk turun ke masyarakat karena, toh, peluang menang mereka tipis sebab keterpilihan mereka ditentukan berdasarkan nomor urut.

“Perang terbuka menurut pihak terkait adalah sesuatu yang baik. Justru karena mereka perang, maka mereka berlomba-lomba mendekatkan diri kepada masyarakat. Dengan sistem tertutup, tidak ada pertarungan antarcaleg,” kata dia.

Sholeh jelas-jelas mengkritik mantan partainya PDIP yang bersikeras agar sistem Pemilu kembali ke Proporsional tertutup.

Seperti diketahui, PDIP memang sangat berharap agar sistem Pemilu 2024 mendatang kembali ke sistem Orde baru. Alasan partai itu bisa dipahami, sebab secara organisasi mereka sangat kuat. Modal partainya sangat besar.  Namun kader-kadernya bukanlah figur yang unggul.

Oleh karena itu mereka merasa lebih yakin bisa meraih kemenangan mutlak kalau sistem Pemilu kembali ke masa Orde Baru, hanya cukup mencoblos partai. Kasus inilah yang saat ini masih jadi perdebatan di MK. (*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan