Inilah Megawati yang Kritik Ibu-ibu Suka pengajian
Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyusul pidatonya yang mengaitkan stunting dengan aktivitas keagamaan kaum ibu pengajian.
Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu mengatakan, laporan itu disampaikan atas pernyataan Megawati yang lebih suka mengikuti pengajian, sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus anak.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam Seminar Nasional Pancasila dalam Tindakan: ‘Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Mengantisipasi Bencana’ di Jakarta Selatan, pekan kemarin.
Tri menegaskan, laporan ke Komnas Perempuan dikirimkan melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta, Rabu (22/2). Megawati dilaporkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Megawati dinilai mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasarkan data yang valid. Menurut dia, pengajian yang diikuti ibu-ibu justru banyak menghadirkan solusi atas permasalahan bangsa, termasuk stunting.
“Ibu-ibu yang gemar pengajian malah bagian dari solusi untuk menangani stunting, bisa diajak bekerja sama BKKBN,” kata Tri di Kantor Pos Besar Yogyakarta, Rabu (22/2).Ibu-ibu yang gemar pengajian malah bagian dari solusi untuk menangani stunting.
Menurut dia, ada dugaan pelabelan negatif dalam pernyataan yang disampaikan Megawati. Dia menjelaskan, pernyataan tersebut juga bentuk praktik ketidakadilan gender. “Ini kami sebut adalah pelabelan atau stereotipe. Pelabelan bahwa ibu-ibu yang gemar pengajian itu kemudian menelantarkan anak,” ujar Tri.
Dalam laporan yang dikirimkan, pihaknya meminta Komnas Perempuan mengkaji dugaan pelabelan negatif dan praktik ketidakadilan gender atas pernyataan Megawati. Tri berharap, kajian oleh Komnas Perempuan dapat diselesaikan sebelum 8 Maret, yang merupakan Hari Perempuan Internasional. Selain itu, Komnas Perempuan juga diminta menegur Megawati secara tertulis dan ditembuskan ke publik jika hasil kajian atas dugaan tersebut benar.
“Ini sebenarnya pernyataan kontroversial kesekian dari Ibu Megawati. Mungkin teman-teman masih ingat sempat melabeli pedagang bakso, ibu-ibu yang ‘kenapa sih nggoreng, kan bisa ngukus’. Itu yang selama ini dibiarkan publik, memang jadi pro kontra, tapi tidak ada reaksi ke lembaga tertentu mengkaji pernyataan itu,” katanya menjelaskan.
Pihaknya juga meminta Komnas Perempuan mengadakan pelatihan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), dengan menggandeng BRIN dan BPIP. Pelatihan ini diminta digelar bagi para staf di kedua lembaga tersebut.
Setelah laporan yang disampaikan ke Komnas Perempuan ditindaklanjuti, pihaknya juga berharap, Megawati lebih bijak dalam menyampaikan sebuah pernyataan di ruang publik. Hal ini mengingat Megawati yang memiliki jabatan strategis di beberapa lembaga negara.
Dihubungi secara terpisah, Komnas Perempuan belum menerima laporan dari Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta tersebut. Berdasarkan pengecekan di Unit Pengaduan untuk Rujukan dan bagian Persuratan, Komnas Perempuan belum mendapat laporan adanya surat itu. “Belum ada pengaduan yang masuk terkait ini,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang, Rabu (22/2).
Baca Juga:
Pengajian kaum ibu yang marak di Tanah Air menjadi sorotan ketua umum PDIP tersebut. Megawati menyampaikan pidatonya saat menjadi pemateri dalam Seminar Nasional Pancasila dalam Tindakan: “Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Mengantisipasi Bencana”, di Jakarta Selatan pada Kamis (16/2/2023).
Acara tersebut dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, beberapa menteri, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.
Selanjutnya
Pertarungan Luhut Melawan Anies
Artikel Terkait
