Kajianberita.com
Beranda Nasional Kemenag Ungkap 108 LAZ Tak Kantongi Izin

Kemenag Ungkap 108 LAZ Tak Kantongi Izin

Ilustrasi zakat. (kajianbeita/pixabay)

JAKARTA – Setidaknya ada 108 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak mengantongi izin dari Kementerian Agama (Kemenag) RI. Hal ini diketahui dari data yang dirilis Kemenag RI.

Kemenag RI pun meminta seluruh LAZ yang telah beroperasi agar segera mengurus perizinan untuk menjaga kepercayaan umat kepada lembaga zakat.

“Ini peringatan pelanggaran pertama, pluit kartu kuning. Jika diulangi lagi, ya kartu merah. Sekarang waktunya LAZ introspeksi, kenapa tidak mau mengurus izinnya,” tegas Sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag-RI, Muhammad Adib di Jakarta seperti dilansir dari laman resmi Kemenag.go.id, Jumat (24/2/2023).

Menurut Adib, pentingnya pengawasan terhadap lembaga donasi, sebab dana sosial keagamaan disalurkan umat atas keimanan pada perintah Tuhan. Sementara Amil adalah seseorang/kelompok yang bertugas menjaga amanah tersebut. Maka dari itu, perlu regulasi untuk mengatasi gap antara keimanan dan nafsu manusia.

“Jangan sampai keimanan itu ditangkap oleh (oknum) yang salah, sehingga mengeksploitasi dan memanipulasi keimanan untuk tujuannya sendiri. Jangan sampai satu lembaga mengeksploitasi keimanan masyarakat,” paparnya.

Adib juga menegaskan bahwa negara adalah regulator, fasilitator dan edukator untuk menghentikan potensi penyimpangan.

“Siapa yang menjaga? Ya, pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan edukator. Agar potensi-potensi penyimpangan tidak terjadi, maka perlu ditertibkan,” cetusnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama merilis daftar lembaga pengelola zakat yang didata hingga Januari 2023 dan menemukan ada sekitar 108 yang tidak mengantongi izin.

Sementara lembaga zakat yang miliki izin legalitas Kementerian Agama berjumlah sekitar 140. Jumlah itu terdiri atas 37 lembaga amil zakat (LAZ) skala nasional, 33 skala provinsi, dan 70 skala kabupaten/kota.

Adapun lembaga pengelola zakat pemerintah nonstruktural, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sudah terbentuk di 34 tingkat provinsi dan 464 tingkat kabupaten/kota.

Menurut ata kelola zakat di Indonesia diatur dalam dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 18 ayat (1) UU 23/2011 mengatur bahwa Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Sementara pada ayat (2) mengatur bahwab izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan:
a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
c. mendapat rekomendasi dari Baznas;
d. memiliki pengawas syariat;
e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
f. bersifat nirlaba;
g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan