Kajianberita.com
Beranda Ekonomi Kinerja DJP Sumut Capai Rp3,43 Triliun

Kinerja DJP Sumut Capai Rp3,43 Triliun

DJP Sumut gelar kegiatan Kinerja APBN KITA Regional Sumatera Utara di Medan, Selasa (28/2/2023). (Kajianberita/Istimewa)

MEDAN – Kinerja penerimaan perpajakan di Sumatera Utara (Sumut) yang dikelola oleh Kanwil DJP Provinsi Sumut I & II pada Januari 2023 mencapai Rp3,43 triliun (10,22 persen dari target Rp33,56 triliun).

Eddi Wahyudi, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumut I sekaligus Plt. Kanwil DJP Sumut mengatakan kontributor terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri (44,01 persen); PPH Pasal 21 (17,68 persen); dan PPN Pasal 25/29 Badan (14,99 persen).

“Sedangkan menurut sektor, didominasi sektor Industri Pengolahan (38,17 persen) diikuti
sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (26,66 persen),” katanya, Selasa (28/2/2023).

Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumut, Parjiya mengatakan kinerja penerimaan yang berasal dari Bea dan Cukai di Sumut dikelola oleh Kanwil Bea & Cukai Provinsi Sumatera Utara, terealisasi sebesar Rp0,29 triliun (8,92 persen dari target Rp3,34 triliun).

“Realisasi ini terkontraksi 44,83 persen (yoy) dipicu kontraksi signifikan Bea Keluar
(72,65 persen) meskipun Bea Masuk mampu tumbuh (11,41 persen) dan Cukai (94,44 persen),” katanya.

Penerimaan Bea Masuk didorong kinerja dari impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan serta komoditas pokok antara lain beras, gula, kacang-kacangan, dan pupuk.

Syaiful, Kepala Perwakilan Kemenkeu sekaligus Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumut menjelaskan, berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, realisasi ini tumbuh 10,35 persen (yoy) dipicu pertumbuhan belanja Modal 209,26 persen (yoy) dan Belanja Barang 19,70 persen (yoy).

Selaras dengan belanja pemerintah pusat, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga mampu tumbuh 0,96 persen dengan realisasi mencapai Rp2,96 triliun atau 7,14 persen dari total anggaran TKDD.

“Surplus/Defisit anggaran Januari 2023 tercatat sebesar Rp243,80 miliar, dimana capaian ini tumbuh 143,79 persen (yoy). Surplus/Defisit anggaran yang membaik didukung optimalisasi pendapatan negara dan belanja negara,” jelasnya.

Lebih lanjut, Made Arya Wijaya selaku Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara mengatakan Sumut sebagai pengelola fiskal di daerah akan terus berkolaborasi bersama instansi vertikal K/L, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi Sumut.

“APBN 2023 disusun dengan optimisme dan penuh harapan, namun tetap waspada menghadapi dinamika perekonomian dengan ketidakpastian yang masih tinggi. APBN menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, realisasi ini tumbuh 10,35 persen (yoy) dipicu pertumbuhan belanja Modal 209,26 persen (yoy) dan Belanja Barang 19,70 persen (yoy).

Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Januari 2023 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 14.191 debitur dengan total penyaluran Rp67,51 miliar. Realisasi ini tumbuh signifikan mencapai 1.348,65 persen (yoy) dan menjadi penyaluran terbesar kedua secara nasional setelah Provinsi Jawa Barat.

“Sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumut belum terealisasi menunggu penetapan pembiayaan bagi UMKM. APBN 2023 dirancang untuk mendukung peningkatan produktivitas dan berperan sebagai shock absorber dalam menghadapi ketidakpastian,” ucapnya. (*)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan