Kajianberita.com
Beranda Headline Pejabat Ditjen Pajak Siantar Serang Sri Mulyani, Tuntut Ibu Menteri Mundur..!

Pejabat Ditjen Pajak Siantar Serang Sri Mulyani, Tuntut Ibu Menteri Mundur..!

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Pematang Siantar – Di tengah maraknya dukungan public terhadap upaya Menteri Keuangan  melakukan bersih-bersih di lingkungan Direktorat Pajak, tiba-tiba muncul serangan mendadak kepada si Ibu menteri dari pematang Siantar. Lebih mengejutkan lagi, serangan itu justru dari seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Sumut II  yang nota bene adalah anak buah Sri Mulyani.

Adalah Bursok Anthony Marlon yang melontarkan serangan itu. Saat ini Bursok Anthony menjabat sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil DJP Sumut II – Pematang Siantar.

Melalui media social  yang ditebarkannya di dunia maya, Bursok Anthony Marlon tanda tedeng aling-aling menuding pimpinan tertingginya, Menteri Keuangan Sri Mulyani terlibat mem-backingi dua Perseroan Terbatas (PT) bodong.

Padahal, menurut Bursok, aktivitas PT bodong tersebut begitu mencurigakan dengan kepemilikan virtual akun rekening di 8 bank pemerintah dan swasta dalam negeri. Kemudian, kedua perusahaan tersebut tidak memiliki NPWP dan tidak terdaftar di Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.

Perusahaan bodong ini yaitu PT Beta Akses Vouchers dan PT Antares Payment Method.

Bursok yang dikonfirmasi via seluler, Rabu (1/3/2023) menyatakan ucapannya itu bisa ia buktikan. Oleh karena itu ia mengkritik pula langkah Menteri Sri Mulyani terkait melarang pejabat Pajak hidup mewah, dan membubarkan klub motor yang di dalamnya berisi beberapa pegawai pajak adalah sembrono.

Padahal, katanya,  Menkeu Sri Mulyani yang telah merusak citra Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri.

“Saya sebetulnya menulis surat itu terkait dengan berita seputar Mario Dandy yang dikait-kaitkan dengan orangtuanya dan dikatikan lagi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu saya lihat Ibu Menteri begitu cepat merespons hal ini, sampai saya lihat nama baik DJP itu kok bisa hancur,” kata Bursok.

Ia sendiri mengaku pernah melaporkan adanya aktivitas aneh dua PT Bodong di Indonesia karena mereka tak memberikan kontribusi pajak untuk negara pada tahun 2021 lalu.  Namun respon  Menkeu Sri Mulyani sangat lambat dalam kasus itu.  Sangat berbeda dengan kasus pejabat Ditjen Rafael yang anaknya mekakukan penganiayaan terhadap serang bocah putra salah seorang pengurus GP Anshor.

Atas dasar itu, Bursok Anthony  menaruh curiga dengan Sri Mulyani maupun pimpinan Dirjen Pajak lainnya, mengapa laporannya tentang aktivitas PT Beta Akses Vouchers dan PT Antares Payment Method, tidak digubris sama sekali. Ia pun menuntut Sri Mulyani mundur dari jabatanya sebagai menteri.

“Saya menulis surat kepada Bu Menteri yang mana saya menagih sesuatu yang sama dong dengan berita yang viral. Hampir dua tahun lalu saya melaporkan ke Dirjen Pajak dan Kemenkeu dalam hal ini Menteri Keuangan terkait dengan adanya dua PT Bodong yang berpenghasilan di Indonesia, tapi tidak punya NPWP dan tidak terdaftar di Kemenkumham tapi punya virtual akun di 8 bank,” kata Bursok.

Menurut Bursok, Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti tutup mata dengan aktivitas dua perusahaan bodong tersebut, yang seharusnya kementerian melakukan pemeriksaan secara serius.

“Ini kan, kalau PT bodong yang tidak punya NPWP, kan, artinya tidak membayar pajak. Kalau tidak membayar pajak berarti ada kerugian negara yang ditimbulkan. Ini bisa dikategorikan sebagai korupsi. Namun pengaduan saya ini tidak digubris sama sekali. Bahkan pengaduan saya ini ditutup dan Menteri seraya mengatakan pengaduan saya ini sudah dilimpahkan ke OJK,” kata Busrok.

Busrok pun tak puas dengan jawaban Menteri Keuangan. Ia pun mengonfirmasi ke OJK apakah benar telah menerima pelimpahan laporan kerugian negara dari Kementerian Keuangan.

“Dan ternyata setelah saya konfirmasi ke OJK ternyata surat pelimpahan itu bodong. OJK menyebut surat pelimpahan dari kementerian keuangan itu tidak ada di arsip mereka. Saya pun konfirmasi ini kepada Ibu Menteri sebanyak 3 kali untuk meminta arsip surat yang saya nyatakan itu bodong. Saya sebut ibu bohong, dong,” katanya.

“Iya seperti itu (membackingi). Yang viral-viral diproses tapi kerugian negara triliunan tidak diproses,” ketusnya.

Bursok merasa kecewa berat dengan pimpinan institusi tempat ia bernaung. Padahal ia sendiri sudah menunjukkan bukti virtual akun 8 bank kedua PT bodong tersebut.

“Dua PT Bodong itu beroperasi di Indonesia dengan kepemilikan virtual akun di 8 bank kok didiemin dong oleh DJP. Kok sampai dua tahun nggak diproses. Sekarang permasalahannya apabila dua PT bodong ini ditelusuri, kok bisa membuat virtual akun di bank,” katanya.

Bursok menyebut PT Beta Akses Vouchers dan PT Antares Payment Method memiliki virtual akun di 8 bank yakni CIMB Niaga, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Maybank, Permata Bank, Bank Sampoerna, dan Bank Sinarmas.

“Ada kesalahan 8 bank yang menerima permohonan virtual akun dari dua PT bodong. Mereka sudah melanggar aturan perbankan. Ada potensi negara yang harus diterima. Berdasarkan aturan, (perbankan) yang merugikan negara harus menyetorkan kerugian negara denda maksimal Rp 300 miliar atau pidana penjara 12 tahun,” pungkasnya.

Atas semua pengaduannya itu, Bursok Anthony siap menerima risiko apapun.  Ia bahkan siap berhadapan langsung dengan Sri Mulyani untuk komfrontir masalah ini. (*)

 

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan