Kajianberita.com
Beranda Headline Pelanggaran Etika Melibatkan Penyelenggara Pemilu di Sumut Tertinggi Kedua di Indonesia

Pelanggaran Etika Melibatkan Penyelenggara Pemilu di Sumut Tertinggi Kedua di Indonesia

Ketua DKPP Heddy Lugito pada pertemuan di kantor Gubernur Sumut Kamis (2/3/2023)

Medan – Perilaku penyelenggara Pemilu di Sumatera Utara, baik itu komisioner KPU Daerah maupun Bawaslu daerah – ternyata paling banyak melakukan pelanggaran etika.  Tidak heran jika sejumlah anggota KPU di Sumut diberhentikan. Beberapa lainnya mendapat peringatan keras dari  Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).

Ketua DKPP RI, Heddy Lugito menyampaikan hal itu saat kunjungannya ke Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pengeran Diponegoro, Kamis (2/3).  Heddy menegaskan,  DKPP sangat memberi perhatian khusus kepada penyelenggara Pemilu di Sumut karena banyaknya pelanggaran etika itu.

Catatan DKPP menyebutkan,  Sumut merupakan daerah tertinggi kedua setelah Papua soal pelanggaran etik penyelenggara Pemilu.

“Saat ini perkara pelanggaran etik penyelenggara Pemilu yang diadukan di tingkat DKPP jumlahnya 35, kemudian jumlah penyelenggara yang diadukan itu 73, dan 39 anggota KPU bawaslu kab/kota,” kata Heddy.

Baru-baru ini misalnya, DKPP telah memberhentikan Ketua KPU Tebingtinggi, Abdul Khalik.

“DKPP membuat keputusan memberhentikan Ketua KPU Tebingtinggi sebagai ketua karena melanggar etik. Sebelumnya 3 minggu lalu, kita berhentikan 2 komisioner anggota Bawaslu Nias Selatan,” ungkapnya.

Heddy menambahkan, kedatangannya ke Sumut menghadiri undangan Komisi II DPR RI memberikan bukti bahwa DKPP mamberikan perhatian sangat serius kepada Sumut dalam hal pelanggaran Etik Kepemiluan.

“Kalau ini kita biarakan bisa berimplikasi pada situasi Pemilu nanti. Sebenarnya Pemilu itu adalah untuk kita semua, mestinya jadi perhatian semua pihak,” pungkasnya.

Pengaduan sepanjang 2022

Sepanjang tahun 2022 saja, DKPP telah  menerima 83 aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Dari jumlah tersebut, 34 di antaranya beralih menjadi perkara pelanggaran KEPP.

Data ini disampaikan oleh Anggota DKPP Ratna Dewa Pettalolo saat menyampaikan Laporan Kinerja DKPP Tahun 2022 dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu beberapa waktu lalu di Jakarta.

“30 perkara telah dibacakan putusannya dan masih ada empat perkara yang diproses,” katanya.

Halaman: 1 2
Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan