Kajianberita.com
Beranda Headline Putusan Aneh PN Jakarta Pusat: Lain yang Digugat  Lain yang Diputuskan, Pemilu Ditunda?

Putusan Aneh PN Jakarta Pusat: Lain yang Digugat  Lain yang Diputuskan, Pemilu Ditunda?

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat putusan yang mengejutkan pada Kamis (3/2/2023) ini. Awalnya gugatan itu terkait tidak lolosnya Partai Adil dan Makmur (Prima) sebagai peserta Pemilu, tapi Majelis hakim justru memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda.

Karuan, putusan itu mengundang reaksi semua elemen masyarakat di Indonesia. Majelis hakim dianggap tidak paham hukum karena memutuskan menunda Pemilu seharusnya bukanlah domain Pengadilan Negeri, tapi merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Tak heran jika para pakar hukum mempertanyakan kemampuan majelis hakim yang menyidangkan kasus itu.  Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai,  putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menunda Pemilu 2024 merupakan hal yang keliru.

“Saya berpendapat majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini,” kata Yusril Ihza Mahendra dilansir ANTARA, Kamis, 2 Maret.

Hal itu disampaikan Yusril saat diminta tanggapan terkait dengan putusan PN Jakpus yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu 2024. Putusan itu dianggap tak sesuai dengan gugatan yang dilayangkan Partai Adil dan Makmur (Prima).

Yusril menjelaskan gugatan yang dilayangkan Prima adalah gugatan perdata. Gugatan ini terkait dengan perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

“Bukan pula gugatan yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara,” katanya menegaskan.

Dalam gugatan perdata itu, kata Yusril, yang bersengketa adalah penggugat (Prima) dengan tergugat (KPU) dan tidak menyangkut pihak lain. Putusan dalam sengketa perdata hanya mengikat penggugat dan tergugat saja.

“Tidak dapat mengikat pihak lain. Putusannya tidak berlaku umum dan mengikat siapa saja atau erga omnes,” jelasnya.

Yusril menekankan putusan PN Jakpus berbeda dengan putusan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara seperti pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atau peraturan lainnya oleh Mahkamah Agung (MA). Sifat putusannya berlaku bagi semua orang (erga omnes).

Dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum oleh Partai Prima, lanjut dia, jika gugatan ingin dikabulkan majelis hakim, putusan itu hanya mengikat Partai Prima sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat, tidak mengikat partai-partai lain, baik calon maupun sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Jika majelis hakim berpendapat gugatan Prima beralasan hukum, menurut Yusril, KPU harus dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Prima tanpa harus “mengganggu” partai-partai lain dan mengganggu tahapan pemilu.

Gugatan itu, lanjut dia, sebenarnya lebih pada sengketa administrasi pemilu, bukan perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa administrasi seharusnya di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman: 1 2
Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan