Kajianberita.com
Beranda Headline KY Panggil Tengku Oyong, Hakim Aneh yang Memutuskan Penundaan Pemilu 2024

KY Panggil Tengku Oyong, Hakim Aneh yang Memutuskan Penundaan Pemilu 2024

Tengku Oyong, ketua majelis hakim yang memutuskan menunda Pemilu

Seperti yang diduga banyak orang, putusan Majelis Hakim Jakarta Pusat Tengku Oyong alias T Oyong yang memutuskan penundaan Pemilu pasti berbuntut Panjang. Komisi Yudisial hari ini, Jumat (3/3/2023) resmi memanggil Oyong karena putusannya yang keliru itu.

Komisi Yudisial (KY) akan mencermati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) tentang penundaan Pemilu 2024 yang jadi sorotan. Pendalaman akan dilakukan dengan memanggil hakim menyidangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

“KY akan melakukan pendalaman terhadap putusan itu, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi,” kata Juru Bicara KY Miko Ginting dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kajianberita, Jumat, 3 Maret.

Baca juga: Gugatan Prima Dikabulkan, PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu Hingga 2025

Jika nantinya ditemukan pelanggaran, kata Miko, maka pemeriksaan terhadap majelis hakim akan dilakukan. KY dipastikan akan fokus pada aspek dugaan pelanggaran etik.

Sementara untuk substansi putusan lembaga ini tak mau banyak bicara. “Forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah putusan ini adalah melalui upaya hukum. Domain KY berfokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim,” tegasnya.

Lebih lanjut, KY juga akan melakukan komunikasi dengan Mahkamah Agung (MA). Mereka akan melihat putusan ini berdasarkan beberapa aspek, termasuk perilaku hakim yang terkait.

Baca Juga: Tengku Oyong, Hakim Aneh yang Batalkan Pemilu Pernah Lama Bertugas di PN Medan

Diketahui, penundaan pemilu tersebut merupakan putusan yang memenangkan gugatan perdata pengajuan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Awalnya, Partai Prima menggugat KPU ke PN Jakpus karena merasa dirugikan oleh penyelenggara pemilu tersebut. Penyebabnya, mereka dianggap tidak memenuhi syarat dalam menjalani pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Akibat hal ini, Prima tidak bisa melanjutkan tahapan pemilu ke verifikasi faktual. Partai ini kemudian menyebut KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi administrasi dan menyebut Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bermasalah.

Selanjutnya, Prima menggugat perdata KPU ke PN Jakpus 8 Desember lalu. Putusan PN Jakpus keluar dengan nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst pada Kamis, 2 Maret.

Berikut adalah bunyi putusan PN Jakpus:

  1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat;
  3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
  4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000 kepada Penggugat;
  5. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari;
  6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
  7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebesar Rp410.000.

 

Akibat putusan itu, seluruh Indonesia mengkritik T Oyong. Hakim yang satu ini memang kerap membuat putusan kontroversial sejak ia bertugas di PN Medan. Sebagai hakim, Oyong cukup lama berkarir di Medan. (*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan