Kajianberita.com
Beranda Headline Massa akan Gelar Aksi Protes Atas Putusan Penundaan Pemilu oleh PN Jakarta Pusat

Massa akan Gelar Aksi Protes Atas Putusan Penundaan Pemilu oleh PN Jakarta Pusat

Ketua dan pengurus partai buruh yang bertekad menginisiasi aksi sebagai protes terhadap putusan aneh PN Jakarta pusat yang menunda Pemilu 2024

Keputusan Majelis hakim PN Jakarta Pusat yang menunda pelaksanaan Pemilu 2024 mengundang reaksi dari berbagai pihak. Selain datang dari kalangan ahli hukum, politisi dan pemerintah, gelombang protes juga akan datang dari basis massa partai.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mempertanyakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipimpin Tengku Oyong  yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan penundaan Pemilu 2024, setelah mengabulkan gugatan perdata yang diajukan Partai Prima.

Dalam salah satu amar putusannya, PN Jakpus menghukum KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan tersebut dikeluarkan. Hakim dalam putusannya juga meminta KPU melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.

“Ada apa dengan PN Jakpus? Siapa aktor yang menyuruh PN Jakpus memutuskan demikian? Kepentingan siapa di balik putusan ini?,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat, 3 Maret.

Said lantas menegaskan, Partai Buruh akan melawan keputusan PN Jakpus dengan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak penundaan Pemilu 2024. Terlebih lagi, kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan tidak boleh ada perpanjangan masa jabatan presiden.

“Partai Buruh akan melawan keputusan penundaan pemilu. Dengan menunda pemilu, sama saja dengan memperpanjang masa jabatan Presiden,” tegas Said.

“Kok keputusan PN Jakpus bertentangan dengan MK,” imbuhnya.

Pemilu tetap Berjalan

Sebagai respon atas putusan PN Jakarta pusat itu,  Pemerintah telah menetapkan untuk melawannya.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri menegaskan bahwa ahapan pemilu 2024 tetap berlanjut.

“Persiapan tentu berlanjut, semua berlanjut, ini kan baru ada putusan yang belum tentu nanti memperoleh legitimasi, nanti akan ada proses, kita tunggu saja, pemerintah juga akan bersikap nanti,” kata Wapres Ma’ruf Amin di istana wakil presiden Jakarta, Antara, Jumat, 3 Maret.

Wapres pun mempertanyakan kewenangan PN Jakarta Pusat untuk menetapkan penundaan pemilu tersebut.

“Ini yang sedang dilakukan pengkajian ya, saya kira Menko Polhukam sudah bereaksi, saya kira kemudian KPU sedang banding, karena itu kita tunggu saja,” tambah Wapres.

Saat ini tahapan pemilu ada dalam tahap penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14 Oktober 2022-9 Februari 2023). Selanjutnya akan dilakukan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan anggota DPD pada 6 Desember 2022-25 November 2023, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota pada 24 April 2023-25 November 2023, calon presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober 2023-25 November 2023.

Selanjutnya masa kampanye pemilu adalah pada 28 November 2023-10 Februari 2024, masa tenang pada 11-13 Februari 2024 dan pemungutan pada 14 Februari 2024 sementara penghitungan suara pada 14-15 Februari 2024.

Halaman: 1 2
Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan