Kajianberita.com
Beranda Politik PKS Tegaskan Tahapan Pemilu Tidak Bisa Diinterupsi Hanya untuk Kepentingan Satu Partai

PKS Tegaskan Tahapan Pemilu Tidak Bisa Diinterupsi Hanya untuk Kepentingan Satu Partai

Protes keras dari dari berbagai pihak terkait putusan PN jakarta Pusat yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan itu harus dilawan. Partai ini menegaskan,  tahapan pemilu tidak bisa berhenti meski ada putusan PN Jakarta Pusat.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, tahapan pemilu tidak bisa diinterupsi hanya karena persoalan satu partai politik saja.

“Tahapan Pemilu sudah berjalan tidak bisa diinterupsi karena persoalan satu partai,” ujar Mardani dalam keterangannya, Kamis (2/3).

Menurut PKS, yang bisa memutuskan pemilu berjalan atau ditunda adalah Mahkamah Konstitusi. Maka itu, putusan PN Jakarta Pusat tidak bisa menghalangi KPU untuk melanjutkan tahapan pemilu.

“Oleh karena itu Putusan ini tidak menghalangi KPU melaksanakan tugasnya melanjutkan tahapan pemilu hingga diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024,” ujar Mardani.

Ketua DPP PKS ini menuturkan, gugatan yang diajukan Partai PRIMA merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang menyatakan partai tersebut dirugikan secara perdata. Tetapi seharusnya tidak mempengaruhi partai lain. PN Jakarta Pusat pun dinilai melampaui kewenangannya.

“Terhadap Surat Keputusan KPU seharusnya diperiksa & diputus oleh PTUN,” ujar Mardani.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memberi penjelasan perihal putusan majelis hakim terkait gugatan dari Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) terhadap tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU). PN Jakarta Pusat menegaskan, amar putusan hakim bukan menunda Pemilu 2024.

Dalam amar putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melanjutkan tahapan pemilu 2024 dan kembali melaksanakan tahapan pemilu awal. Sebagaimana gugatan yang telah dikabulkan seluruhnya dari Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA).

“Mengadili, menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini dibacakan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” demikian poin ke lima dari amar putusan tersebut.

Perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst itu diadili oleh ketua majelis hakim T. Oyong dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban. Putusan dibacakan pada hari ini, Kamis (2/3).

“Amar putusan tidak mengatakan menunda pemilu ya, tidak. Itu menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024,” ujar Pejabat Humas PN Jakarta Pusat, Zulkifli Atjo, Kamis (2/3).

Dia menjelaskan, Perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang diadili ketua majelis hakim T. Oyong dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban berkaitan agar KPU mengulang dan tidak melanjutkan tahapan pemilu.

“Jadi pada prinsipnya putusan itu dikabulkan adalah bunyinya itu menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan diucapkan. Dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari,” ucap Zulkifli.

Amar putusan berbunyi menghukum KPU kembali melaksanakan tahapan awal Pemilu selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari, berpotensi berdampak mundurnya tahapan Pemilu yang telah tersusun sampai 2024.

Zulkifli kembali menegaskan amar putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Karena, gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan biasa yang nyatanya telah dibanding oleh pihak Tergugat dalam hal ini KPU.

“Ini bukan sengketa Parpol ya. Jadi ini sengketa perbuatan melawan hukum. Jadi upayanya itu ada banding ada. Saya dengar dalam putusan ini KPU telah menyatakan banding. Tentu kita akan tunggu putusan apakah Pengadilan Tinggi, PT DKI sependapat dengan PN Jakarta Pusat,” tuturnya.

Zulkifli menjelaskan, Partai Prima melakukan gugatan karena merasa dirugikan atas tahapan verivikasi yang dilakukan KPU. Sehingga partai tersebut gagal menjadi perserta Pemilu 2024. (*)

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di kajiannberita.com

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan