Ketua Parkindo Sumut Kecam Pihak yang meminta Gubernur Mundur: Tidak Intelektual..!
Medan – Munculnya desakan dari Ketua Pemuda Katolik Sumut yang meminta Gubernur Edy Rahmayadi mundur dari jabatannya, mendapat pandangan sinis dari Ketua Ormas DPD Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo) Sumut, Gelmok Samosir. Dalam pandangan Gelmok, desakan itu menunjukkan minimnya kemampuan intelektual pemuda tersebut.
Gelmok justru berpendapat, kelalain data yang menyebabkan dilantiknya dua pejabat Pemprovsu yang sudah meninggal menunjukkan kalau Gubernur Edy Rahmayadi benar-benar tidak pernah intervensi dalam menentukan para pejabat yang dilantiknya.
“Kelalaian itu menunjukkan bahwa Gubernur memang mempercayakan tugas penyusunan formasi dan penilai kinerja kepada anak buahnya. Ia sama sekali tidak menititpkan nama. Kalau seandainya Gubernur Edy melakukan intervensi terhadap penentuan jabatan itu, pasti tidak akan ada kesalaha data di mana orang meninggal yang kemudian dilantik,” kata Gelmok yang dihubungi Minggu (5/3/2024).
Untuk itu, Gelmok yang juga menjabat Direktur Sumatera Legal Lawfirm meminta masyarakat Sumut agar lebih cerdas melihat situasi ini. Jangan hanya karena masalah sepele seperti itu, lantas minta gubernur mundur.
“ Sangat tidak berakal sehat kalau hanya masalah sepele yang nyata-nyata mudah diperbaiki, kemudian mendesak gubernur untuk mundur. Mereka yang meminta gubernur mundur hanya karena masalah itu adalah orang-orang yang minim intelektual,” tegas Gelmok.
Dalam pernyataannya kepada Kajianberita, setidaknya Gelmok melihat ada empat sisi posisif dari terungkapnya kelalaian data pelantikan itu:
Pertama, menunjukkan Gubernur Edy memberi keleluasaan kepada Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) serta Badan Kepagawaian Daerah (BKD) bekerja sendiri menyusun formasi posisi eselin III dan IV secara bijak tanpa ada campur tangannya pihak lain.
Terlihat jelas Gubernur tidak ada menitipkan nama pejabat tertentu untuk dilantik. Dalam kondisi seperti itu, Gelmok yakin, Gubernur Edy Rahmayadi dipastikan bersih.
Kedua, Ada pengakuan yang jujur dari BKD terkait kesalahan itu, dan mereka sudah menyatakan bertangungjawab atas kesalahan itu. Lagi pula, BKD telah melalukan perbaikan dengan cepat sehingga kesalahan data itu seharusnya tidak layak diperdebatkan lagi.
“Artinya, kesalahan itu sudah selesai. Kelalaian nama itu hal mudah untuk diperbaiki. Jadi nggak perlu lah isunya digoreng ke sana kemari. Mari kita tunjukkan intelektual kita dengan berpikir waras, sehingga tidak pantaslah hanya masalah seperti itu kemudian menuntut Gubernur untuk mundur,” ujar Gelmok.
Ketiga, adanya sikap gentlemen dari Gubernur Sumut yang menanggung semua kesalahan itu. Di depan public, Gubernur menyatakan paling bertanggungjawab dalam kasus itu. Ini adalah sikap kesatria yang sudah jarang dimiliki pejabat kita.
“Walaupun saya yakin, Gubernur pasti menegur bawahnya atas ketidakakuratan itu, tapi di depan public, Gubernur tidak mau buang badan. Dia tetap merasa paling bertanggungjawab. Harusnya masyarakat Sumut menghargai sikap pemimpin yang kesatria seperti ini,” tambah Gelmok.
Baca Juga:
Artikel Terkait
