Kajianberita.com
Beranda Headline Akhirnya Jokowi Merespon Putusan PN soal Penundaan Pemilu, Ini Jawabannya

Akhirnya Jokowi Merespon Putusan PN soal Penundaan Pemilu, Ini Jawabannya

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat suara mengenai putusan kontroversi Pengadilan Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu 2024. Dia menegaskan mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk naik banding.

“Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan dan memang itu (keputusan PN Pusat) sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi pemerintah juga mendukung KPU untuk naik banding,” kata Jokowi kepada wartawan di Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Bandung, Senin (6/3/2023).

Presiden mengatakan komitmen pemerintah tetap sama mau tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, termasuk penyiapan anggarannya.

Sebelumnya pada Kamis (2/3/2023), PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. hasilnya PN Jakpus menghukum KPU untuk melakukan penundaan pemilu.

Putusan ini bermula saat ada gugatan perdata kepada KPU yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Padahal setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS, ternyata juga dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Partai Prima juga menyebut KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi yang menyebabkan keanggotaannya dinyatakan TMS di 22 provinsi.

Akibat dari kesalahan dan ketidaktelitian KPU, Partai Prima mengaku mengalami kerugian immateriil yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia. Karena itu, Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan.

Sebelum Jokowi berbicara,  ada banyak kecurigaan kalau ada pihak-pihak tertentu yang berada di balik  keinginan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden dengan cara menunda Pemilu.  Entah siapa sosok yang dimaksud.

Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD termasuk yang curiga kalau ada orang hebat yang berada di balik tiga majelis hakim itu.  Ada pula tudingan secara diam-diam ke Jokowi.

Namun dengan pernyatan ini, jelas sudah kemngkinan besar tidak ada sosok lain yang mendukung  para hakim dalam membuat keptusanya. Itu adalah keputusan mereka sendiri.!(*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan