Ditanya Wartawan Asing soal Politisasi Agama, Anies Jawab Begini
Anies Baswedan angkat bicara soal tudingan penggunaan politik agama pada kampanye di Indonesia. Polisisasi agama yang dijelaskan Anies tidak hanya untuk Pemilu mendatang, tapi juga saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Pertanyaan ini mengemuka saat Anies diwawancarai oleh media ABC Australia.
Anies berada di Australia beberapa waktu lalu, dan kesempaan itu digunakan wartawan ABC Australia untuk mewawancarainya secara khusus. Tentunya isu yang dikupas adalah seputar isu agama pada Pemilu yang dianggap memecah belah warga.
Pada 2017, Anies menghadapi gubernur petahana saat itu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berasal dari etnis Tionghoa dan beragama Kristen. Anies dituduh memakai politik agama karena mendapat dukungan dari kelompok FPI, ormas yang kini sudah dibubarkan.
Oleh pewawancara ABC Australia, Anies menceritakan bahwa di setiap pemilu pasti ada isu yang membuat diskusi terbelah, apalagi jika calonnya berasal dari etnis atau agama berbeda.
“Setiap ada Pemilu dan Anda memiliki kandidat saingan, saya berikan Anda satu contoh, jika kandidat kita berbeda kelamin satu laki-laki satu perempuan, lalu isu gender akan mendominasi diskusi. Itu bisa menjadi faktor pemecah,” ucap Anies dalam bahasa Inggris.
“Jika kandidat berasal dari etnis berbeda, maka isu etnis bisa memecah belah. Bahkan ketika Anda menggelar referendum ketika tidak ada person atau agama terlibat, itu bisa juga terpecah,” sambung Anies.
“Jadi itu sama ketika ada kandidat Muslim dan kandidat Kristen, maka isu agama akan dipertanyakan,” tambahnya.
Anies mengatakan, walau mendapat tuduhan menggunakan politik agama ia membuktikan seluruh kebijakan ketika menjadi gubernur berdasarkan prinsip persamaan tanpa membeda-bedakan agama atau suku.
“Saya bekerja lima tahun di Jakarta dan benar-benar menyediakan kesempatan sama dan perlakuan sama bagi semua agama dan kelompok agama. Pada faktanya kami menciptakan perasaan stabil, damai di Jakarta,” ucap Anies.
“Sudah terbukti bahwa saya mendapat dukungan dari berbagai kelompok. Tapi saat mengambil keputusan saya memprioritaskan empat hal: satu, equality; dua, kepentingan publik; tiga, masuk akal; dan empat, hukum aturan dan regulasi,” kata Anies.
“Saya sudah menjalani masa jabatan lima tahun, saya pikir kami menjalankan itu berdasarkan prinsip-prinsip itu, itu tidak secara otomatis merefleksikan siapa yang mendukung Anda, tapi prinsip yang terefleksi dalam kebijakan,” jelasnya.
Wawancara itu membuat wartawan ABC Australia mulai paham konsep pemikiran politik dalam benak Anies. Fakta-fakta tentang keseimbangan yang ditunjukkan Anies selama masa kepemimpinanya di Jakarta membuat ABC Australia mengangguk kagum. (*)