Kajianberita.com
Beranda Sumut Pengadaan Barang dan Jasa Pakai Produk Impor, Jaksa : Potensi Timbulkan Masalah

Pengadaan Barang dan Jasa Pakai Produk Impor, Jaksa : Potensi Timbulkan Masalah

Program Jaksa Daring (konsultasi hukum gratis) dengan tema Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (kajianberita/istimewa)

MEDAN – Pengadaan barang dan jasa di beberapa institusi seringkali melakukan kesalahan dalam hal penyediaan barang. Sebab, barang yang digunakan lebih banyak dari produk impor, sehingga berpotensi menimbulkan masalah.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Yos A Tarigan, mengatakan dalam pengadaan barang dan jasa dengan produk impor dikhawatirkan akan mematikan usaha yang ada di daerah dan menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Contoh untuk pengadaan laptop atau komputer, kuasa pengguna anggaran harus memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Yos lewat program Jaksa Daring (konsultasi hukum gratis) dengan tema Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilansir dari Instagram Kejati Sumut, Sabtu (11/3/2023).

“Seringkali karena ‘sesuatu’ kuasa pengguna anggaran atau pemborongnya menentukan langsung ke salah satu merk, ini yang akhirnya berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari,” lanjut Yos.

Baca Juga : Jaksa Ingatkan Mahasiswa Sanksi Hukum Bermedia Sosial Jika Tak Hati-hati

Yos mengatakan sesuai dengan program pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa agar lebih mengutamakan produk dalam negeri. Terkadang ada produk impor kualitasnya bagus dan harganya murah, sementara produk lokal harganya mahal dan kualitasnya kurang bagus.

“Tetap disarankan untuk lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri,” ujarnya.

Yos menyampaikan dalam pengadaan barang dan jasa disarankan untuk lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sekaligus sebagai upaya kita dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah yang ada.

Sementara itu, Ahli Pengadaan Barang Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Ahmad Feri Tanjung, menjelaskan terkait pengalamannya dalam menjalankan tugas hingga akhirnya memiliki kompetensi sebagai Ahli Pengadaan Barang dan Jasa.

Ia mengatakan saat ini ada sekitar 54 orang ahli pengadaan barang dan jasa di Indonesia, akan tetapi yang aktif hanya setengahnya. Sementara surat permohonan untuk verifikasi laporan terkait pengadaan barang dan jasa ini per harinya bisa sampai 8 permohonan.

“Sesuai dengan tema tentang P3DN, dalam pengadaan barang dan jasa juga ada diatur penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menghadirkan produk yang berkualitas dan memenuhi persyaratan TKDN dan BMP dalam rangka menguatkan stuktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor,” ucapnya.

“Nilai TKDN rata-rata ditargetkan mencapai sebesar 43,3% pada tahun 2020 dan naik menjadi 50% pada tahun 2024 seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,” ungkap Ahmad Feri. (*)

 

Baca Juga : Penegakan Hukum Tak Maksimal, MA Didesak Cabut Surat Edaran Sidang Daring

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan