Kajianberita.com
Beranda Headline Pengurus DPD Partai Demokrat Sumut Soroti Permainan Anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi

Pengurus DPD Partai Demokrat Sumut Soroti Permainan Anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi

Kinerja sejumlah sekolah di Provinsi Sumatera Utara belakangan agak tersendat karena belum dikucurkannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  dari Pemerintah. Tersendatnya penyaluran dana BOS ini, salah satunya  karena belum disahkannya Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Puluhan kepala sekolah telah mengadukan masalah ini kepada Pengurus DPD Partai Demokrat Sumut dalam sebuah forum diskusi diskusi yang membahas tentang kinerja pendidikan beberapa waktu lalu. Mereka berharap keluhan ini dapat disuarakan ke public.

Para kepala sekolah itu sependapat kalau factor utama penyebab terlambatnya kucuran dana BOS ini adalah karena buruknya kinerja Dinas Pendidikan Sumut. Hal yang sama juga menjadi temuan pengurus DPD Demokrat Sumut.

“Salah satu penyebabnya, ya karena Dinas Pendidikan sengaka memperlambat pengesahan RKAS yang telah disusun sekolah-sekolah itu. Kita pun bingung mengapa Dinas Pendidikan belum juga mengesahkan RKAS itu,” kata Gelmok Samosir, Wakil Ketua Demokrat Sumut dalam perbincangannya dengan Kajianberita, Selasa 14 Maret 2023.

Padahal tambah pegiat hukum ini, sebagian  besar sekolah itu telah menyerahkan RKAS kepada Dinas pendidikan di awal tahun.

“Kasihan para kepala sekolah tidak bisa menjalankan operasional sekolah tanpa dapat menggunakan dana BOS tersebut,” ujar Gelmok Samosir.

Yang lebih membuat Gelmok kecewa adalah adanya indikasi permainan di Dinas Pendidikan Sumut terkait pengesahan RKAS ini.

Dari informasi yang beredar di kalangan para sekolah, Gelmok mendapat kabar kalau lambatnya pengesahan RKAS oleh Dinas Pendidikan dikarenakan adanya beberapa ‘titipan paket’ yang harus dimasukkan setiap sekolah di dalam RKAS yang mereka susun.

“Paket titipan itu tentunya untuk kepentingan oknum di Dinas Pendidikan yang diambil dari dana BOS. Bagi sekolah yang memasukkan ‘titipan ini’ tentunya mereka akan lebih cepat  mendapat kucuran dana BOS karena RKAS akan disahkan lebih cepat. Sementara yang tidak, maka akan tersendat,” katanya.

Gelmok Samosir SH MH (kanan) didampingi pengurus DPD Demokrat Sumut

Pengucuran dana BOS bagi sekolah dari Pemerintah pusat – khususnya untuk setingkat SMA, SMK dan SLB – hanya dilakukan jika RKAS yang diajukan setiap sekolah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.  Di sinilah permainannya, sehingga Gelmok menilai Dinas Pendidikan Sumut menjadikan pengesahan RKAS sebagai nilai tawar.

“Jadi memang persoalannya ada di Dinas Pendidikan. Semestinya Gubernur Edy Rahmayadi mengusut tuntas soal ‘titipan paket’ ini agar tidak merusak sistem pendidikan kita. Kami mendapat data bahwa paket ini berkaitan dengan pengadaan buku dari penerbit tertentu yang jumlahnya bervariasi. Nilai paket berkisar Rp 60 hingga Rp 150 juta per sekolah,” ujar Gelmok.

Dana BOS tingkat SMA dan SMK di Sumut sangat berpotensi untuk dimanipulasi mengingat nilainya yang cukup besar. Data yang diperoleh  DPD Partai Demokrat Sumut, total anggaran dana BOS untuk SMA negeri dan Swasta di Sumut mencapai Rp 583.728.450.000, sementara dana BOS untuk SMK negeri dan swasta mencapai Rp 525.456.430.000.

“Jadi total semua dana BOS di Sumut yang ditangani Dinas Pendidikan Provinsi mencapai lebih dari Rp 1,1 triliun.  Kita harus mengawal ini agar jangan sampai dimanipulasi,” kata Gelmok. Itu sebabnya Gelmok berharap masyarakat peduli pendidikan di Sumut harus aktif menyorot kinerja Dinas Pendidikan Provinsi.

Alasan Pertemuan

Lebih dari itu, Gelmok juga mensinyalir ada banyak permainan di Dinas Pendidikan Sumut terkait penggunaan dana BOS ini, termasuk mewajibkan para sekolah untuk hadir dalam rapat-rapat tertentu.

“Tidak jelas apa manfaat rapat-rapat itu, tapi dalam setiap rapat ada setoran wajib dari masing-masing sekolah dengan alasan untuk biaya akomodasi, penginapan dan sebagainya,” kata Gelmok.  Padahal Direktur Sumatera Legal Lawfirm ini  sangat yakin, Dinas Pendidikan Sumut sudah punya anggaran untuk kegiatan rapat tersebut.

“Mengapa sekolah lagi yang dibebankan,” ujar Gelmok.

Bahkan Gelmok mengaku mendapat aduan kalau saat  kegiatan Rakor Pendidikan tingkat SMA se-Provinsi Sumut yang berlangsung di  GOR SMAN 1 Plus Matauli, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah pertengahan Februari lalu, setiap sekolah dikutip sekitar Rp 1,5 juta .

Sementara yang ikut dalam Rakor itu mencapai  1.000 perwakilan sekolah setingkat SMA di Sumatera Utara.

“Artiya ada lebih Rp 1 miliar yang diambil penyelenggara dari setiap sekolah yang hadir di acara itu,” kata Gelmok.  Dia yakin Dinas Pendidikan Sumut adalah pemain utama di balik semua pengutipan ini dengan memanfaatkan  Musyawarah kerja kepala Sekolah (MKKS) sebagai kepanjangan tangannya.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari Dinas Pendidikan Sumut terkait tuduhan ini. Mewakili Partai Demokrat, Gelmok berharap inspektorat Sumut dan Gubernur Edy Rahmady memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan masalah ini.  (*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan