Tudingan Anies soal Menteri yang Ingin Ubah Konstitusi Mengarah ke Luhut Pandjaitan
Pernyataan Anies tentang adanya seorang Menko yang ingin mengubah konstitusi masih terus mengundang perdebatan di kalangan sejumlah elit politik di Indonesia. PDIP membantah kalau sosok menterinya yang disentil Anies. Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga menampik tuduhan itu.
“Itu pasti bukan saya,” kata Mahfud.
Namun politisi Demokrat kemudian memperjelas lagi sosok Menko yang dimaksud itu.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengungkap, Menteri Koordinator (Menko) yang disindir Anies Baswedan ingin mengubah konstitusi yakni sosok yang pernah bangun wacana penundaan pemilu melalui ‘Big Data’.
“Itu sebenarnya cukup familiar kalau rajin mau cari jejak digital atau pemberitaan,” kata Kamhar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/3).
“Menko, yang misalnya pernah bangun wacana ada kaitannya amendemen konstitusi, penundaan pemilu melalui aspirasi ‘Big Data’ dan sebagainya,” tambahnya.
Meski demikian, sama seperti Anies, Kamhar juga enggan menyebut nama Menko yang ada dalam kriterianya tersebut. Ia menilai publik pasti tahu tanpa menyebut nama Menko yang dimaksudkannya itu.
“Orang Indonesia khususnya yang punya literasi yang baik, karena Menko yang begitu kan ada,” kata dia. “Itu sudah jelas, jadi enggak usah diperjelas lagi,” tambahnya.
Mengarah ke Sosok Luhut
Anies sebelumnya menyindir pejabat Menko secara terang-terangan punya keinginan untuk mengubah konstitusi Indonesia. Ia sengaja tak merinci Menko mana yang mengutarakan ingin mengubah konstitusi tersebut
Pernyataan tersebut dilontarkan Anies dalam acara ‘Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI’ yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam lalu.
“Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung,” kata Anies.
Baca Juga:
Anies melihat kondisi ini bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Ia berpendapat kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani utarakan pikirannya secara terbuka.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menafsirkan pernyataan Anies tersebut mengarah ke Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
“Kalau saya memperkirakannya ke sana, kemungkinan besar dimaksudkan pak Anies itu pak Luhut ya,” kata Jamiluddin kepada Kajianberita, Jumat (17/3).
Jamiluddin mengatakan Luhut sempat mengutarakan pendapatnya soal penundaan Pemilu 2024 pada medio Maret 2022 lalu. Kala itu, Luhut mengklaim memiliki ‘big data’ aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Jamiluddin juga menyinggung Luhut sempat mengutarakan bila rakyat berkeinginan Jokowi terus menjabat, kemudian usul itu disambut oleh DPR dan MPR maka sah saja dalam demokrasi. Karenanya, Jamiluddin berpendapat ucapan Luhut tersebut terkait dengan pernyataan Anies soal adanya upaya ubah konstitusi.
Luhut sendiri tidak mau berkomentar soal tuduhan itu. Semangtanya yang dulu ingin menunda Pemilu tampaknya mulai meredup setelah Presiden Joko Widodo juga menegaskan kalau ia menolak penundaan Pemilu. (*)
Artikel Terkait
