Kajianberita.com
Beranda Headline Terkait Putusan DPRD soal Pemecatan Susanti, Gubsu Edy: Tidak Semudah Itu Memberhentikan Walikota

Terkait Putusan DPRD soal Pemecatan Susanti, Gubsu Edy: Tidak Semudah Itu Memberhentikan Walikota

Gubernur Edy Rahmayadi saat menyematkan penghargaan kepada Walikota Siantar dr Susanti Dewayani

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengaku telah mendengar adanya kabar soal keputusan DPRD Pematang Siantar yang memberhentikan dr Susanti Dewayani dari jabatannya sebagai walikota.  Namun Edy belum mendapat pemberitahuan resmi mengenai hal itu.

Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, tentu saja Gubernur Edy Rahmayadi selayaknya mendapat pemberitahuan mengenai hal itu. Meski demikian ia tidak menuntut untuk secepatnya dikabari.

Terkait dengan pemecatan itu, Edy menganggap langkah DPRD Pematang Siantar tersebut tidak begitu saja mendapat dukungan. Ia pun belum yakin kalau keputusan DPRD itu akan mendapat pengesahan dari Menteri dalam Negeri atau pun dari Mahkamah Agung.

“Tidak semudah itu memecat seorang walikota,” kata Edy Rahmayadi kepada kajianberita  di Medan, Rabu (22/3/2023).

Edy menjelaskan, ada tiga faktor yang bisa membuat kepala daerah berhenti yang diatur dalam undang-undang. Yakni meninggal dunia, sakit, dan mengundurkan diri.

“Ada kegiatan tiga persoalan yang bisa orang pejabat pemerintah daerah itu berhenti, beralasan tetap, beralasan tetap ini meninggal, sakit, sakit ini harus ditentukan penyakitnya oleh rumah sakit yang bisa rumah sakit yang ditunjuk oleh negara, yang ketiga adalah dia mengundurkan diri, undang-undang nya menyatakan itu,” jelasnya.

Gubsu Edy memang tidak memungkiri bahwa ada hak DPRD untuk mengeluarkan putusan pemberhentian seorang kepala daerah, hanya saja ada banyak tahapan yang harus dilalui.

Pada akhirnya, yang memutuskan pemberhentian tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, setelah Gubsu mengajukan pemberhentian tersebut. Keputusan itupun harus mendapat persetujuan dari mahkamah Agung.

“Memang ada hak DPRD, oke, nanti kan dia ajukan, ada proses. Kalau untuk pemecatan kepala daerah setingkat Bupati atau Walikota, nanti yang menentukan adalah Menteri Dalam Negeri. Kalau untuk kasus seorang gubernur, maka yang menentukan adalah presiden,” ucapnya.

Dengan kata lain, Edy menegaskan bahwa keputusan DPRD Pematang Siantar itu masih bersifat rekomendasi, tidak merupakan sebuah keputusan final.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Pematang Siantar mengeluarkan putusan untuk memberhentikan Susanti Dewayani. Keputusan itu diambil karena dugaan pelanggaran yang dilakukan Susanti dengan mengganti ASN.

Pelanggaran yang dimaksud adalah Susanti melantik pejabat di usia kepemimpinannya sebagai Wali Kota Pematang Siantar yang belum enam bulan. Hal ini dinilai melanggar aturan perundang-undangan.

Mencuat kabar, DPRD Pematang Siantar kecewa dengan rotasi para pejabat itu, sebab para pejabat yang sempat digeser itu sangat dekat dengan legislative.

Lagi pula sudah menjadi rahasia umum, banyak pejabat di eksekutif kerap meminta perlindungan dari legislative. Tidak sedikit pula anggota legislative yang berperan menempatkan pejabat binaanya di jabatan strategis di eksekutif.  (faz)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan