Kajianberita.com
Beranda Headline Penghapusan Pajak Progresif Kendaraan dan BBNKB II di Sumut Berlaku mulai Juni 2023

Penghapusan Pajak Progresif Kendaraan dan BBNKB II di Sumut Berlaku mulai Juni 2023

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumatera Utara (Sumut), Achmad Fadly

Dianggap mempersulit orang untuk membayar pajak kendaraan, akhirnya  Pemprov Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menghapus Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II pada Juni 2023 di seluruh wilayah Sumatera Utara. Penghapusan itu tertuang di dalam Peraturan Gubernur Sumut (Pergub) yang dilaunching  Juni 2023.

Itu artinya kebijakan penghapusan Pajak Progresif dan BBNKB II berlaku di Sumut mulai Juni 2023. Hal tersebut dikatakan Kepala Bapenda Sumut, Achmad Fadly, kepada wartawan, di Medan, Minggu (26/03/2024).

“Draf Pergub tentang Penghapusan Pajak Progresif dan BBNKB II tersebut, tengah berada di Biro Hukum Setdaprov Sumut. Bulan Juni akan di-launching dan sekalgus berlaku,” kata Kepala Bapenda Achmad Fadly.

Saat ini, kata Kepala Bapenda Achmad Fadly, pihaknya bersama pihak terkait sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk penerapan kebijakan penghapusan tersebut kepada wajib pajak. Sehingga pelaksanaan nantinya, akan berjalan dengan baik dan sesuai diharapkan.

“Termasuk kita melakukan sosialisasi akan kita lakukan itu, kepada masyarakat Sumut,” kata Kepala Bapenda Ahmad Fadly sembari mengungkapkan bahwa kebijakan ini, nantinya akan sangat membantu para wajib pajak.

Ia mengakui kebijakan penghapusan Pajak Progresif dan BBNKB II itu muncul dari gagasan yang baru Korps Lalu Lintas (Korlantas) RI melalui Rakornas Samsat tahun 2023 di Bandung, beberapa waktu lalu.

“Korlantas Polri, Jasa Raharja penghapus biaya balik nama kedua, dan penghapusan biaya pajak progresif di seluruh dan sifatnya nasional,” jelas Kepala Bapenda Achmad Fadly.

Selain memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat, Kepala Bapenda Achmad Fadly mengatakan kebijakan ini, secara nasional, bertujuan untuk mendapatkan dan memiliki single data update kenderaan bermotor dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Adanya pajak progresif, untuk menahan laju pertumbuhan kenderaan bermotor. Tapi kenyataannya tidak bisa dibendung, karena masyarakat punya rejeki, beli kendaraan,” ujarnya.

Pendapatan dari pajak progresif di Sumut setiap tahunnya mencapai Rp 65 miliar. Namun dengan dihapusnya kebijakan ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan meningkat karena  jumlah warga yang patuh pajak akan bertambah.

Penghapusan Pajak progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II tidak hanya berlaku di Sumatera Utara.  Sejumlah daerah lain di Indonesia juga memberlakukan kebijakan yang sama.

Setidaknya sampai saat ini sudah ada 2 Provinsi yang menyatakan akan menghapus pajak progresif dan BBNKB II ini.  Berikut daftarnya:

daftar wilayah yang mencabut pajak proresif dan BBNKB II ( sumber; CNN)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan