Kajianberita.com
Beranda Headline Istri Bripka AS Minta Perlindungan dari LPSK, Mahasiswa Demo Tuntut Non-aktifkan Kapolres Samosir  

Istri Bripka AS Minta Perlindungan dari LPSK, Mahasiswa Demo Tuntut Non-aktifkan Kapolres Samosir  

Jenni Irene dan almarhum suaminya Bripka Arfan Saragih

Jenni Irene, istri dari Bripka Arfan Saragih (AS) mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal itu diakui oleh pengacara istri Bripka AS, Fridolin Siahaan, saat dikonfirmasi, Rabu (29/3/2023).

Fridolin mengatakan pengajuan permohonan perlindungan itu merupakan saran dari Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution. Dia mengaku dihubungi oleh Maneger untuk menyarankan agar permohonan perlindungan itu diajukan ke LPSK.

“Itu yang menyarankan untuk (diajukan) Bapak M (Maneger) Nasution, Wakil Ketua LPSK. Awalnya Pak M Nasution menghubungi pihak keluarga dalam hal ini istri almarhum, lalu disampaikan terhadap kami selaku kuasa, dan kami menyambut baik,” ujarnya.

Dia mengaku berkas pengajuan permohonan perlindungan itu dikirim secara online. Hal itu, kata Fridolin, juga berdasarkan saran dari LPSK.

Meski begitu, Fridolin menyebut pihaknya juga akan memberikan berkas permohonan itu secara langsung kepada perwakilan LPSK di Kota Medan.

“Kami mendapatkan formulirnya ini langsung dari orang LPSK. Akhirnya untuk lebih efisien menurut LPSK, kirim saja pdf ke mereka,” kata Fridolin.

“Jadi, hasil komunikasi hari ini, formulir pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK itu sudah diterima, tinggal nanti mereka bersurat kepada kami terkait diterima atau tidaknya untuk perlindungan dari LPSK,” sambungnya.

Fridolin mengaku permohonan perlindungan itu diajukan untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang akan melakukan pengancaman kepada istri dari Bripka AS. Namun, dia mengaku sejauh ini belum ada pengancaman yang diterima oleh istri AS.

“Itu masih sifatnya untuk antisipasi yang tidak diinginkan ke depan, karena jangan nanti ketika terjadi suatu hal baru kami melapor ke LPSK, tapi LPSK juga hadir untuk mengantisipasi suatu hal yang tidak diinginkan,” sebutnya

Dia berharap jika nanti ada perlindungan dari LPSK ini, istri dari Bripka AS lebih merasa aman dalam memberikan keterangan terkait kasus kematian dan penggelapan pajak yang dilakukan suaminya.

Sebelumnya, Maneger Nasution sudah sempat melontarkan soal perlindungan untuk keluarga dari Bripka AS. Menurut Maneger, LPSK mempersilakan keluarga Bripka AS mengajukan permohonan perlindungan jika merasa perlu.

Maneger menyebut LPSK akan melindungi penerima perlindungan dengan sukarela. Selain itu, tegas Maneger, LPSK siap memberikan perlindungan demi terangnya sebuah tindak kejahatan.

“Karena prinsip perlindungan di LPSK adalah kesukarelaan. LPSK siap memproses jika ada permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi membuat terangnya peristiwa pidana,” ucap Maneger

Aksi Demo Mahasiswa

Selain diwarnai permohonan perlindungan yang diajukan istri Bripka AS, kasus ini juga kian hangat setelah adanya aksi  puluhan mahasiswa di depan Mapolda Sumut yang meminta agar Kapolres Samosir, AKBP Yogie Hardiman untuk dinonaktifkan. Mahasiswa mencurigai Yogie turut bermain api dalam kasus ini.

Massa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Samosir (Permasi) itu tiba sekitar pukul 17.25 WIB pada Rabu (29/3/2023). Mereka turut membawa sejumlah spanduk. “Usut tuntas kematian Arfan Saragih dan nonaktifkan Kapolres Samosir,” demikian isi spanduk tersebut.

Setelah melakukan orasi, massa lalu memasang foto Bripka AS di jalan pintu masuk Mapolda Sumut. Selain itu, mereka juga menghidupkan lilin tepat di depan foto Bripka Arfan Saragih.

Ketua Permasi, Sirdo Sagala mengatakan ada beberapa tuntutan yang ingin disampaikan oleh pihaknya dalam aksi tersebut. Pertama, meminta agar Kapolres Samosir, AKBP Yogie Hardiman untuk dinonaktifkan dari jabatannya.

Sirdo meminta penonaktifan Yogie itu dilakukan selama penyelidikan kasus kematian Bripka AS dan penggelapan pajak itu diselidiki pihak kepolisian. Menurutnya, penonaktifan itu dapat memudahkan pengungkapan kasus tersebut.

Kedua, meminta Kapolri untuk membentuk tim khusus dalam mengungkap kasus kematian Bripka Arfan. Massa meminta Kapolri agar melakukan autopsi ulang terhadap jasad Arfan Saragih.

Ketiga, massa meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penggelapan pajak di UPT Samsat Pangururan. Termasuk menyelidiki seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. (*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan