Kajianberita.com
Beranda Headline Jangan Termakan Hoaks, Ini Akar Masalah Polemik Lahan Sport Center di Desa Sena, Batangkuis

Jangan Termakan Hoaks, Ini Akar Masalah Polemik Lahan Sport Center di Desa Sena, Batangkuis

Lahan sport center yang berlokasi di Desa Sena, Batangkuis, Deli Serdang

Aksi demonstrasi kelompok mahasiswa yang memprotes kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) atas lahan Sport Center di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Deli Sedang, memunculan keheranan banyak pihak. Banyak yang yakin para mahasiswa itu melakukan aksi demonstrasi karena termakan hoaks atau berita bohong.

Kepala Dinas Infokom Sumut Ilyas Sitorus menegaskan, dari awal pun sebenarnya sudah banyak yang mencoba menggagalkan upaya Pemprovsu membangun sarana Sport Center itu dengan menyebarkan kabar bohong. Kabar itu menyebutkan seolah-olah Pemprovsu menyerobot lahan milik warga.

“Saya pastikan tidak ada satupun warga yang punya hak di  atas lahan Sport Center itu. Kalau ada yang mengaku punya hak di atas lahan itu, pasti bohong,” kata Ilyas.

Lahan Sport Center center yang dikuasai Pemprovsu itu awalnya adalah lahan perkebunan milik PTPN II. Saat Pemprovsu berupaya mendapatkan lahan itu, statusnya masih merupakan Hak Guna Usaha (HGU)  yang dikuasai PTPN II.

“harus diingat, lahan itu bukan eks HGU, tapi masih berstatus HGU milik PTPN II, “ ujar Ilyas.

Oleh karena itu Pemprovsu harus membeli lahan itu dari PTPN II melalui Kementerian BUMN agar bisa dialihkan menjadi milik daerah.  Pemprovsu mengeluarkan biaya sekitar Rp 152 miliar untuk membeli sekitar 300 hektar lahan itu. Semua protes transaksi berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dengan pembelian itu, maka PTPN I telah resmi menghapus asset mereka atas lahan itu, dan selanjutnya lahan tersebut menjadi asset Pemprovsu.

“Jadi lahan itu telah clear menjadi milik Pemprovsu setelah melalui transaksi yang sesuai hukum,” tambah Ilyas.

Di atas lahan itulah Pemprovsu akan membangun sport center yang nantinya menjadi salah satu venue untuk PON 2024.

Saat pembelian berlangsung, ternyata di lahan itu terdapat ratusan warga berstatus  pengggarap karena selama ini PTPN II memang tidak mengoptimalkan lahan tersebut untuk kegiatan usaha mereka.

Begitupun, Pemprovsu tidak serta merta mengusir para penggarap itu. Upaya pemberitahuan dan negosiasi telah beberapa kali dilakukan guna meminta warga penggarap itu meninggalkan lokasi tersebut. Ada yang setuju, ada pula yang bersikeras menolak.

Tapi apapun alasannya, Pemprovsu tetap meminta lahan itu agar dikosongkan karena pembangunan sport center harus segera dimulai.  Meski demikian, Pemprovsu tidak mengusir begitu saja. Tetap ada sejumlah uang yang diberikan kepada warga tersebut.

Pemprovsu lantas menggunakan tim dari Kantor Jasa Penilau Publik (KJPP) untuk menghitung asset yang dimiliki warga di atas lahan itu. Nilai asset itulah yang kemudian diganti oleh Pemprovsu. Dalam istilah hukum, pemberian itu disebut sebagai uang kerohiman.

Sebagimana ditegaskan di dalam Perpres Nomor  56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional, uang kerohiman merupakan pemberian dari Pemerintah  kepada masyarakat karena lahan yang didudukinya digunakan untuk  pembangunan proyek strategis nasional.

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Sumut, Ilyas Sitorus

Adapun  lahan yang dimaksud adalah milik negara atau tanah yang dikuasi oleh pemerintah daerah, badan usaha milik  negara, atau badan usaha milik daerah.

Uang kerohiman itu adalah untuk membayar bangunan dan membayar tanaman yang ada di atasnya. Sama sekali tidak membayar ganti rugi atas tanah.

“Kalau soal tanah, itu sudah jelas merupakan milik Pemprovsu. Jadi tidak ada ganti rugi atas tanah,” tegas Ilyas.

Setelah melalui proses penghitungan oleh KJPP, Pemprovsu telah mendata sebanyak  304 warga yang  menggarap lahan di lokasi itu. Warga inilah yang layak menerima uang kerohiman.

Namun dari jumlah itu, sebanyak 294 yang mau menerima langsung, sedangkan 109 lainnya menolak. Pemprovsu akhirnya menitipkan dana kerohiman untuk kelompok yang menolak ini di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (konsinyasi).

Adapun aturan penitipan ganti rugi ini diatur sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 jo Pasal 86 ayat (3) hurif c Peraturan Presiden No 71 tahun 2012 jo pasal 37 ayat (2) hutuf c Peraturan Kepala BPN RI no 5 tahun 2012. Total nilai dana kerohiman yang dianggarkan Pemprovsu mencapai Rp 26,5 miliar.

Warga yang merima uang kerohiman sejak awal telah berpindah dari lokasi itu sehingga tidak ada masalah ketika rumah dan tanaman mereka digusur oleh petugas. Yang justru melakukan perlawanan adalah warga yang menolak uang kerohiman tersebut.

Mereka menolak, sebab mereka mengaku sebagai pemilik sah lahan tersebut sejak lama. Dalam pandangan warga ini, PTPN II tidak berhak menjual lahan itu kepada Pemprovsu.

Anehnya, warga yang mengaku itu sama sekali tidak bisa menunjukkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan mereka terhadap lahan tersebut.

“Ini yang saya heran, dari mana dasar hukumnya mereka mengaku sebagai pemilik lahan itu,” tanya Ilyas.

Yang sangat disayangkan Ilyas Sitorus, justru ada sekelompok mahasiswa yang percaya begitu saja dengan ucapan warga itu. Mereka termakan berita yang tidak jelas sumbernya yang mengatakan seolah-olah lahan tersebut milik warga berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Kelompok mahasiswa ini, tanpa mengecek fakta secara detail, lantas melakukan aksi protes dengan menuding Pemprovsu telah bertindak sewenang-wenang.  Sampai-sampai mereka meminta Pemerintah Pusat agar membatalkan Sumut sebagai tuan rumah PON 2024.

Aksi demo mahasiswa terkait pembangunan Sport Center

Namun Gubernur Edy Rahmayadi sama sekali tidak gentar dengan tuntutan ini.  Malah ia kasihan, sebab para mahasiswa itu tidak tahu latar belakang masalah sehingga termakan berita bohong yang disebarkan secara sepihak.

Dengan sikap optimis, Edy Rahmayadi tetap meneruskan upaya pembersihan lahan itu dari orang-orang yang tidak berhak. Selanjutnya ia memastikan pembangunan arena sport center di lahan itu tetap berjalan.

Proyek fisik pertama telah dimulai Jumat (31/3/2023) dengan dilakukannya peletakan batu pertama untuk pembangunan Stadion Madya Atletik dan Gedung martial arts.

Selanjutnya bangunan lain akan menyusul, sehingga nantinya di lahan itu berdiri sejumlah venue olahraga, rumah sakit, lahan usaha UMKM, pusat pendidikan keolahragaan, dan sarana rekreasi.   Dengan demikian sport center Batangkuis akan menjadi salah satu icon olahraga Sumatera Utara.

Kepada mahasiswa,  Edy Rahmayadi meminta agar menelaah  soal kepemilikan lahan itu secara detail lengkap dengan bukti-bukti yang ada. Dengan demikian mahasiswa tidak termakan isu hoaks yang menuding seolah-olah Pemprovsu yang salah salah dala kasus pembebasan lahan itu.(faz)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan