Kajianberita.com
Beranda Headline Pembentukan Koalisi Besar Juga Merupakan Balasan Jokowi atas Pelecehan Megawati

Pembentukan Koalisi Besar Juga Merupakan Balasan Jokowi atas Pelecehan Megawati

Kabar tentang pembentukan Koalisi Besar untuk menghadapi Pemilu 2024 berhembus semakin kencang. Barisan itu disebut Koalisi Besar karena menggabungkan sejumlah partai yang selama ini mendukung Pemerintahan Jokowi.

Mereka adalah Golkar, PPP, PAN, PKB, Gerindra, Perindo, PBB dan partai lainnya. Jika dihitung secara persentase, penguasaan mereka terhadap kursi di parlemen mendekati 53 persen.

Tentu saja kekuatan itu jauh melampaui kekuatan PDIP yang hanya berkisar 22,6 persen serta kekuatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan – yang digagas Nasdem, Demokrat dan PKS – yang ditotal raihan suaranya berkisar 25,03 persen.

Dengan terbentuknya Koalisi Besar itu, setidaknya saat ini ada tiga kekuatan politik yang telah berbentuk untuk menghadapi ketatnya persaingan Pemilu presiden 2024. PDIP kemungkinan akan bermain tunggal karena perolehan suara mereka telah melebihi ambang batas 20 persen untuk mencalonkan presiden.

Harus diakui pula, bahwa Presiden Joko Widodo sangat berperan dalam pembentukan Koalisi Besar tersebut. Sejak awal sudah terlihat jelas kalau ia mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto tampil sebagai bakal calon presiden. Untuk posisi pendamping memang masih menjadi perdebatan ketat.

Diperkirakan langkah untuk mencari pendamping Prabowo akan menemui jalan terjal, sebab  beberapa anggota Koalisi Besar tampak ngotot tampil ke depan. Selain nama Muhaimin yang sudah mencatatkan diri lebih awal, ada pula nama Ketua Golkar Erlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Nama Ganjar sempat disebut-sebut kuat diawal, namun kemudian meredup seiring aksinya yang dianggap turut berperan membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tapi peluang Ganjar untuk mendampingi Probowo tidak tertutup.

Terlepas dari semua pemetaan itu, kita tidak boleh lupa bahwa Joko Widodo adalah kader PDIP. Sejak awal menjabat presiden, ia mengaku tidak akan pernah menjauh dari PDIP sebagai partai yang membesarkannya.

Namun dengan terbentuknya Koalisi Besar ini, posisi PDIP seakan terbuang dari kelompok pendukung Jokowi.  Benarkah ini pertanda Jokowi telah mbalelo dari partainya?

Inilah yang menjadi  pertanyaan banyak orang. Malah ada yang beranggapan kalau Jokowi bukan hanya mengambil jalan berbeda dari kebijakan PDIP, tapi juga ingin menunjukkan Kepada ketua PDIP dan ketua umum Megawati bahwa ia bukan pemimpin bodoh. Ia punya kekuatan dalam pergerakan politik di negeri ini tanpa dukungan PDIP.

Langkah Jokowi ini mungkin saja sebagai pembalasan kepada Megawati yang pernah mempermalukanya di depan umum saat menyampaikan pidato pada peringatan HUT ke-50 PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Kala itu Megawati menegaskan bahwa PDIP  berperan penting terhadap karier Presiden Joko Widodo.

Mulanya, Megawati menyinggung kalau dirinya layak mendapat penghargaan karena PDIP menggalakkan program stunting.  Entah dari mana alasan Megawati yang mengatakan ia berjasa mengatasi stunting di negeri ini. Namun ia tetap mengklaim hak itu.

“Mbok saya dikasih bintang toh yo,” ujarnya. Setelah itu, presiden ke-5 RI itu bicara soal Jokowi dan dukungan PDIP.

“Pak Jokowi itu ngono lho mentang-mentang, lah iya padahal Pak Jokowi kalau gak ada PDIP, kasihan dah,” kata Megawati seraya bertepuktangan. Ia menambahkan  secara legal formal, Jokowi tidak dapat menjadi presiden.

“Lho legal formal lho, beliau jadi presiden itu gak ada, legal formal diikuti terus sama saya, aturannya, aturan mainnya,” katanya.

Merespons pernyataan Megawati, Jokowi hanya tersenyum. Namun sebagian besar masyarakat dapat merasakan betapa  Jokowi sebenarnya sangat dongkol dengan perkataan Megawati itu. Ucapan Megawati itu begitu vulgar saat disampaikan di ruang publik,  sehingga harga diri seorang Jokowi yang nota bene adalah presiden seakan dijatuhkan.

Sebelumnya ada pula scenario Puan Maharani yang menyebarkan video singkat menunjukkan suasana tatkala  Jokowi terduduk kaku menghadapi Megawati di kantor PDIP. Jokowi digambarkan sebagai seorang anak yang sedang dimarahi orang tuanya. Atau bisa pula dikatakan sebagai gambaran seorang murid yang sedang menunggu perintah dari gurunya.

Video itu sengaja disebarkan untuk menjatuhkan martabat para pendukung Jokowi yang ketika itu mulai berani menentang langkah-langkah politik PDIP.

Video itu disebarkan untuk menunjukkan Kepada masyarakat bahwa Jokowi tidak ada apa apanya di depan Megawati. Ia hanyalah kader biasa yang harus tunduk kepada komando ibu suri.

 “Hei kalian para pendukung Jokowi, jangan macam-macam. Nih lihat bos kalian saja tunduk kepada Megawati. Kok kalian mau berada di luar jalur kebijakan PDIP.!” Setidaknya begitulah pesan politik yang disampaikan Puan dari video itu.

Namun setunduk-tunduknya Jokowi kepada  Megawati dan PDIP ternyata ada juga batasnya.  Dengan kekuatan politiknya sebagai presiden, ia mulai membangun kekuatan baru di luar pengaruh PDIP. Jokowi menggalang partai-partai pendukung Pemerintah untuk bersatu membentuk sebuah koalisi baru. PDIP tidak diikutsertakan dalam Koalisi itu karena dinilai terlalu arogan.

Lagipula tujuan Jokowi membentuk Koalisi itu, selain untuk membangun kekuatan baru juga untuk menunjukkan kepada Megawati bahwa ia mampu menentukan arah kebijakan hebat tanpa PDIP. Tidak selamanya ia bisa didikte oleh ibu suri.

Momen Puan saat membuat video  yang menunjukkan betapa tidak berdayanya Joko Widodo di depan Megawati

Akhirnya koalisi  yang discenariokan Jokowi itu pun terbentuk. Itulah Koalisi Besar yang anggotanya dari partai-partai pendukung pemerintahannya. Gerindra adalah leading sector koalisi ini. Sudah pasti Prabowo adalah sosok yang akan mereka usung sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Dengan demikian sejauh ini baru ada dua presiden yang muncul ke permukaan, yakni Anies Baswedan diusung  Koalisi Perubahan untuk Persatuan  dan Prabowo yang diunggulkan Koalisi Besar.

Bagaimana dengan PDIP?

Tak bisa dibantah, partai ini harus menghadapi kenyataan bahwa kekuatannya sedang dilemahkan oleh kadernya sendiri, Jokowi. Bagaimana pun  juga pembentukan Koalisi Besar telah berperan menggerus dukungan suara kepada PDIP.  Situasai itu mau tidak mau membuat posisi PDIP menjadi dilema.

Jika mereka bergabung dalam  Koalisi Besar, tentu gengsi sebagai partai  besar akan turun. Betapa tidak,  mereka harus tunduk kepada Gerindra yang perolehan suaranya jauh di bawah PDIP.

Lagi pula PDIP tidak akan punya posisi tawar untuk sosok calon presiden. Nama Prabowo tidak tergantikan lagi. Paling PDIP hanya bisa menyodorkan  nama wakil.

Sementara kalau PDIP mengambil jalannya sendiri untuk bermain tunggal, tentu kekuatannya tidak seperti dulu lagi. Tidak bisa dipungkuri pengaruh Jokowi dalam penggalangan dukungan cukup besar, dan pengaruh itu tidak lagi berada di PDIP, tapi telah berpindah ke Koalisi Besar.

Kalaupun nanti PDIP akan mengusung nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, pengaruhnya tidak akan kuat lagi karena kekuatan arus bawah sudah terpecah.

Dengan semua dalil itu, saya berkeyakinan bahwa permainan politik Jokowi membentuk Koalisi Besar tidak sekedar ingin membangun kekuatan dalam dalam menghadapi Pemilu 2024, tapi juga ingin memberi balasan atas pelecehan Megawati kepadanya.

Jokowi  ingin menunjukkan bahwa pendiktean yang dilakukan Megawati terhadap dirinya sudah selayaknya diakhiri, sebab ia telah memiliki kapal baru dengan kekuatan lebih tangguh untuk mengarungi badai politik yang terjadi ke depan.  Dengan terbentuknya Koalisi Besar, gantian Jokowi yang berbalik melecehkan PDIP dan Megawati.

Ada dua opsi yang diberikan Jokowi untuk PDIP dan Megawati, tunduk di bawah komandonya untuk bergabung dalam Koalisi Besar, atau bermain tunggal namun dengan peluang menang yang amat kecil.

Yang beruntung justru Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang sudah pasti mengusung Anies Baswedan. Koalisi ini jauh lebih sejuk, minim konflik, tapi tetap dinamis. Tentu saja Koalisi perubahan akan sangat senang kalau PDIP mau bermain sendiri agar kekuatan lawan terbelah.

Sementara bagi rakyat, keputusan PDIP bermain sendiri pastinya akan berperan besar memperkuat democrasi karena hal itu akanmenghadirkan tiga kekuatan yang berimbang dalam peta politik nasional.

Saya sendiri sangat mendukung langkah terakhir ini.  Sungguh PDIP tidak punya harga diri kalau mereka bergabung dalam Koalisi Besar karena di Koalisi itu kasta mereka akan  berada di bawah Gerindra. Apapun risikonya, akan lebih bermartabat kalau PDIP maju sendiri. ***

 Ahmady, warga desa pinggiran Namorambe, Deli Serdang

 

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan