Kajianberita.com
Beranda Headline Usai Melakukan Aksi di kantor KPK, Para Eks pimpinan KPK Kemudian Laporkan Firli Bahuri ke Polisi

Usai Melakukan Aksi di kantor KPK, Para Eks pimpinan KPK Kemudian Laporkan Firli Bahuri ke Polisi

Para eks pimpinan KPK dan pegiat anti korupsi saat melakukan aksi di depan kantor KPK Senin (10/4/2023) menuntut Firli dicopot dari jabatannya sebagai ketua KPK

Perilaku Firli Bahuri sejak awal menjabat pimpinan KPK memang kerap mengundang kontroversi. Setelah pernah diadukan karena gaya hidupnya yang mewah, Firli juga dianggap sangat pro penguasa sehingga begitu anti dengan Anies Baswedan. Mencuat kabar kalau Firli terus berupaya mencari celah  menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka.

Aksinya itu telah banyak ditentang oleh para penyidik KPK, sebab mereka merasa tidak ada alasan kuat untuk menjadikan Anies sebagai tersangka. Namun bukannya sadar diri, Firli justru memintahkan para penyidik yang tidak sejalan dengannya.

Sikap itu yang membuat para eks pimpinan KPK melakukan aksi protes beramai-ramai di kantor lembaga anti korupsi itu.

Beberapa nama mantan pimpinan KPK, seperti Abraham Samad, Saut Situmorang, Bambang Widjojanto, Abdullah Hehahuat ikut bergabung dalam aksi itu. Bahkan beberapa mantan anggota penyidik yang telah dipecat Firli juga tampak ikut dalam aksi itu.

Aksi protes semakin panas setelah sejumlah pegiat HAM dan aktivitas anti korupsi ikut bergabung di dalamnya. Mereka menyampaikan seruan agar Firli sebaiknya dipecat.

“Jangan Biarkan KPK dihancurkan oleh Firli Bahuri..! Copot Segera Firli Bahuri. Masa depan KPK lebih penting dari Nasib Firli Bahuri….! Demikian beberapa bunyi spanduk dan poster yang diusung para pelaku aksi tersebut.

Usai melakukan aksinya,  para eks pimpinan KPK dan para aktivitas itu kemudian ke Mabes Polri untuk mengadukan keterlibatan Firli dalam Kasus pembocoran dokumen KPK. Adalah mantan ketua KPK Abraham Samad yang langsung membuat pengaduan itu.

“Kali ini Firli tidak bisa lolos dari pertanggungjawaban pidananya,” kata Samad usai membuat laporan tersebut.

Dihubungi awal media, Samad mengatakan, dokumen yang diduga dibocorkan Firli bukanlah surat perintah penyelidikan, melainkan dokumen lengkap menyerupai hasil penyelidikan. Dalam dokumen itu tercantum berbagai strategi mengusut korupsi dan sejumlah persoalan yang bersifat substansial dari kasus korupsi.

“Itu ada dokumen lengkap di dalamnya itu sebenarnya hasil penyelidikan. Jadi itu berbahaya,” ujar Abraham Samad.  Oleh karena itu, Samad meminta aparat penegak hukum tidak boleh main-main, karena ini peristiwa yang luar biasa menurutnya  enggak bisa ditolerir.

Sementara itu, Juru Bicara Penindakan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengaku, pihaknya menghargai sejumlah pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Dewas.

Menurutnya, sesuai tugas pokoknya, Dewas KPK akan menindaklanjuti laporan itu dengan profesional sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun.

“Kami tentu sangat menghargai beberapa pihak yang melaporkan dinamika dan isu dugaan kebocoran dokumen kepada Dewas,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Ketua KPK Firli Bahuri yang penuh kontroversi

Profil Firli Bahuri

Firli Bahuri merupakan pria kelahiran di Lontar, OKU, Sumatera Selatan, 8 November 1963 yang kini berusia 58 tahun. Firli Bahuri diketahui lulus dari SMAN 3 PALEMBANG pada tahun 1982. Dia kemudian melanjutkan pendidikan kepolisian AKABRI pada tahun 1990.

Pada tahun 1990 hingga 1993, Firli Bahuri meraih pangkat Letnan Dua Polisi. Hingga saat ini, dia terus menaiki pangkat hingga menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Pada tahun 2000, dia melanjutkan pendidikan S2 di KIK UNIVERSITAS INDONESIA.

Kemudian Firli Bahuri menjabat sebagai Kapolres Persiapan Lampung Timur pada tahun 2001. Dan kembali ke pendidikan kepolisian SESPIM pada tahun 2004.

Firli Bahuri kemudian menjabat sebagai III Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pada tahun 2005. Di tahun 2006-2007, Firli menjabat sebagai Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes.

Firli kembali ke Polda Metro Jaya dan menjabat sebagai Wakapolres Metro Jakarta Pusat pada 2009.

Firli Bahuri diketahui pernah menjabat beberapa jabatan penting seperti salah satunya adalah ajudan Wakil Presiden RI Boediono.

Lulusan AKABRI tahun 1990 ini pernah menerima sejumlah tanda jasa seperti Satyalancana Shanti Dharma, Satyalancana Seroja Bintang Bhayangkara Pratama, Bintang Bhayangkara Nararya dan banyak lagi.

Firli dipromosikan menjadi Kapolda NTB dan setahun setelah menjabat, Firli dipindahkan ke KPK bagian Deputi Penindakan pada tahun 2017. Ia pun sempat mendapat penghargaan bintang dua saat menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 29 Maret 2019, Firli tercatat memiliki jumlah total kekayaan lebih dari Rp 18 miliar. Namun ia pernah terlibat dalam kasus pelanggaran kode etik lantaran menggunakan helikopter perusahaan swasta untuk perjalanan pribadinya ke Baturaja pada 20 Juni 2020.

Karenanya Firli diduga melanggar kode etik sekaligus pedoman perilaku ‘integritas’ yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c atau Pasal 4 ayat 1 huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau “Kepemimpinan” pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

Sesaat setelah Firli ditunjuk oleh Komisi III DPR RI menjadi Ketuka KPK periode 2019-2023 banyak pihak menentang. Bahkan pihak internal KPK pun turut menolak keputusan tersebut. Namun Firli yang disebut-sebut mendapat dukungan dari partai penguasa melaju mulus sebagai ketua KPK.

Selama menjabat pimpinan KPK, gaya hidup Firli sangat berbeda dengan pimpinan KPK sebelumnya yang justru lebih tidak terekspos. Firli kerap mendapat sorotan karena prilakunya yang sangat berbeda.

Misalnya kalau ia berkunjung ke daerah, sambutan selaku diberikan secara meriah. Ada pengawalan ketat serta berbgaai seremoni yang menghadirkan pejabat tingkat local. Hal ini sangat berbeda dengan pimpinan KPK sebelumnya yang cenderung melakukan aksi diam kala berkunjung ke daerah.

Firli memang sosok yang penuh kontroversi sejak awal.  Kontroversinya semakin menguat setelah ia terus berupaya mencari celah untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka, meski faktanya tidak mendukung. (faz)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan