Kajianberita.com
Beranda Headline Takut Ditahan Polda Sumut, Mukmin Mulyani Tidak Hadiri Panggilan dengan Alasan Sakit

Takut Ditahan Polda Sumut, Mukmin Mulyani Tidak Hadiri Panggilan dengan Alasan Sakit

Kenangan indah Mukmin Mulyani saat dilantik Pergantian Antar waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Tanjungbalai

Meski  Mukmin Mulyadi telah berupaya membersihkan namanya dengan  mengaku tidak pernah terlibat dalam jaringan bisnis Narkoba, namun faktanya anggota DPRD Tanjungbalai ini tidak juga berani memenuhi panggilan Polda Sumut.

Sampai Kamis malam (13/4/2023) kemarin, sesuai jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan, Mukmin Mulyani tidak berani menampakkan mukanya di Polda Sumut. Ia mangkir karena takut akan ditahan sebab Polda sudah menemukan sejumlah fakta terkait kasusnya dalam bisnis nakoba.

Alasan Mukmin tidak menghadiri panggilann itu karena sakit. Namun tidak dijelaskan sakit apa yang dideritanya.

“DPO MM tidak hadiri panggilan pertama pada hari ini, Kamis 13 April 2023 dengan alasan sakit,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Yemi Mandagi, Kamis (13/4/2023).

Mengingat, Mukmin Mulyadi sudah DPO sejak tahun 2020, sebelum Kombes Yemi Mandagi menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut. Karena kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mangkir, Polda Sumut kembali akan mengirimkan surat panggilan kedua dan diminta hadir pada Selasa 18 April 2023 mendatang.

“Penyidik mengirimkan panggilan kedua untuk hadir Selasa minggu depan,” ucapnya. Belum jelas seperti apa pemanggilan kedua ini.

Apakah nantinya Mukmin Mulyadi langsung ditangkap untuk lebaran di penjara atau tidak, belum ada keterangan. Polda Sumut minta Mukmin Mulyadi menyerahkan diri

Polda Sumut meminta buronan kasus 2000 pil ekstasi yang menjerat Mukmin Mulyadi, sekaligus anggota DPRD Tanjungbalai menyerahkan diri.

Diketahui, Mukmin telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk ke daftar pencarian orang (DPO) Ditres Narkoba Polda Sumut sejak Oktober 2020 lalu. Polisi meminta anggota partai Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menghadapi proses hukum.

“Kita berharap yang bersangkutan menyerahkan diri, kooperatif untuk menghadapi proses hukum yang ada,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Kamis (13/4/2023). Disinggung soal penjemputan paksa, Hadi belum memastikan.

Sejauh ini penyidik masih memanggil ulang Mukmin karena hari ini mangkir dengan alasan sakit.

“Nanti kita lihat dari hasil tindakan, atau langkah langkah yang dilakukan oleh penyidik,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKN) Sumut, Jafar Sukhairi Nasution mengaku tidak mengetahui kalau Mukmin Mulyadi, anggota DPRD Kota Tanjungbalai, yang baru dilantik melalui proses pengganti antar waktu (PAW) merupakan buronan kasus 2 ribu pil ekstasi di Polda Sumut.

Menurutnya, dia cuma menandatangani apa yang direkomendasikan DPC PKB Kota Tanjungbalai.

Kemudian, Jafar juga menilai pemilihan Mukmin Mulyadi menjadi wakil rakyat sudah sesuai konstitusi, karena ia memiliki suara terbanyak kedua setelah almarhum Nanang Nariadi.

Namun demikian, jika Mukmin Mulyadi ditahan Polda Sumut usai menjalani pemeriksaan, maka PKB sudah menyiapkan calon penggantinya, yakni calon legislatif yang memperoleh suara di bawah Mukmin.

Pelantikan anggota DPRD Tanjungbalai, Mukmin Mulyadi dalam Pergantian Antar Waktu(PAW) dilakukan di ruang sidang paripurna, Rabu (29/3/2023) yang dipimpin olrh ketua DPRD Kota Tanjungbalai, Tengku Eswin.

Pelantikan anggota DPRD Tanjungbalai, Mukmin Mulyadi dalam Pergantian Antar Waktu(PAW) dilakukan di ruang sidang paripurna, Rabu (29/3/2023) yang dipimpin olrh ketua DPRD Kota Tanjungbalai, Tengku Eswin. (Tribun Medan/Alif Al Qadri Harahap)

“Kalau memang dia ditangkap gara-gara itu, ya sudah kita PAW lagi, yang di bawahnya. Jadi ini konstitusi dan harus dia dapatkan. Karena kami enggak bisa juga menetapkan yang di bawahnya itu,” kata Jafar Sukhairi , Rabu (12/4/2023).

Hari ini, DPW PKB memanggil Mukmin Mulyadi dan ketua DPC PKB Kota Tanjungbalai untuk klarifikasi status DPO tersebut. Kemudian, Kamis 13 April 2023 mendatang Mukmin Mulyadi akan dipanggil Polda Sumut.

Jafar menyebut apabila Mukmin Mulyadi ditahan maka maka partai akan melihat terlebih dahulu lama masa penahanannya. Jika memang memungkinkan maka terduga pengedar narkoba sekaligus wakil rakyat itu akan digantikan.

Meski demikian partai PKB masih perlu menunggu keputusan pengadilan.

“Tetapi kalau tindak pidana umum, hak konstitusinya dicabut kan ada batasan-batasan hukuman. Sebelum inkrah, gak bisa kita bilang PAW, inkrah dulu lah,” ucapnya.(tri)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan