Kajianberita.com
Beranda Headline Aneh, Isu Perselingkuhan di KI Sumut Ditangani Melalui Rapat Anggota, Tanpa Protes Sidang Etik

Aneh, Isu Perselingkuhan di KI Sumut Ditangani Melalui Rapat Anggota, Tanpa Protes Sidang Etik

LIma anggota Komisi Informasi Sumut, dua di antaranya dituduh berselingkuh

Komisi Informasi (KI) Sumut punya cara unik dalam menyelesaikan isu perselingkuhan yang melihat dua anggota komisioner lembaga itu, yakni melalui rapat komisioner.   Cara ini yang mengundang protes dari kalangan pegiat demokrasi sebab dianggap menerapkan metode yang sangat tidak professional.

Padahal di setiap lembaga manapun, persoalan etik anggota harus ditangani melalui proses sidang atau pemeriksaan etik. Bukan melalui sidang paripurna anggota. Kalau dilakukan melalui rapat anggota, maka sama saja dengan membela kawan sendiri.

“Langkah itu sama saja dengan istilah jeruk makan jeruk. Seharunya masalah perselingkuhan itu ditangani dewan etik,” kata Lely Zailani, seorang pegiat demokrast dan HAM di Sumut.

Lely sendiri mengaku telah mendapat mandat dari pegiat demokrasi Sumut  untuk menjadi  Kordinator Tim Advokasi Pelanggaran Etik Komisi Informasi Sumut. Seharusnya metode penyelesaikan isu perselingkuhan dua anggota komisioner KI itu harus melalui pemeriksaan tim komite etik, bukan melalui rapat anggota komisioner.

Lely mengingatkan lagi pesan Gubernur Edy Rahmayadi terkait penyelesaikan isu perselingkuhan dua anggota komisioner Informasi Sumut itu yang harus dilakukan melalui penanganan secara pasti. Bukan berdasarkan musyawarah melalui pertemanan.

“Kalau penanganannya dilakukan melalui Rapat Pleno oleh tiga orang komisioner, itu namanya “jeruk makan jeruk. Nggak betul seperti itu,” ujar Lely, saat dihubungi wartawan, Jumat (14/4/2023).

Lely mengatakan KI Sumut seharusnya juga menjalankan apa yang disarankan oleh Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting kepada wartawan beberapa hari lalu, bahwa kalau sudah ada yang tersakiti harus dibentuk Majelis Etik.

“Dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 3 Tahun 2016 disebutkan bisa dibentuk Majelis Etik, kok. Jadi, biar pasti, biar jelas, bentuk saja Majelis Etik yang terdiri dari unsur akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat. Biarkan Majelis Etik yang bersidang. Nanti, kalau hasil sidang majelis etik mengambil putusan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik oleh SS dan CAN, baru bisa dipercaya,” ungkapnya.

Oleh karena itu Lely merasa aneh kalau Ketua Komisi Informasi Sumut Abdul Haris Nasution merasa masalah itu sudah selesai setelah melalui rapat anggota komisioner.  Anehnya lagi, rapat itu berdasarkan kepada pandangan anggota yang semua adalah rekan kerja dua orang yang dituduh.

Hasilnya bisa diduga, rapat itu memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan dua anggota komisioner yang dituduh berselingkuh. “Intinya, tidak ada perselingkuhan dua anggota komisioner Informasi Sumut,” kata Abdul Harus Nasution yang mengaku mendapatkan keputusan itu dari rapat anggota.

Sikap Abdul Haris ini yang menurut Lely Zailani agak aneh. Apalagi terkesan kalau KI Sumut menolak keberadaan dewan etik di Lembaga itu.

“Lely menilai, KI Sumut melalui Ketua Abdul Haris Nasution telah mencederai rasa keadilan pelapor kasus ini Jadi, sebagai aktivis perempuan, sebagai warga Sumatera Utara, saya minta penanganan kasus dugaan pelanggaran etik ini harus diselesaikan melalui sidang Majelis Etik. Bukan jeruk makan jeruk!” pungkasnya.

Hal yang sama juga disampailan Advokat di Tim Advokasi Pelanggaran Etik KI Sumut, Siska Barimbing. Ia  melihat ada beberapa hal yang aneh dilakukan KI Sumut dalam menangani kasus ini.

Pertama, bahwa Komisioner Informasi Sumut mengaku melakukan rapat pleno pada 11 April 2023, sementara Laporan Pengaduan diterima Komisi Informasi pada tanggal 17 Maret 2023.

“Ini artinya telah lewat 3 hari dari ketentuan dalam Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi,” kata Siska.

Kedua, KI Sumut telah melakukan konferensi pers pada 13 April 2023 tanpa terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan hasil rapat pleno kepada Pelapor. KI Sumut telah menyimpulkan tidak ditemukan unsur pelanggaran kode etik.

Siska menilai hal ini adalah keputusan yang prematur dan memihak. Hal-hal tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan, ketidakcermatan dan ketidakpahaman Komisi Informasi Sumatera Utara dalam menangani pengaduan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Publik No. 3 Tahun 2016.

“Dengan melihat cara-cara Komisi Informasi Sumut dalam menangani pengaduan itu tentunya kita patut mempertanyakan keprofesionalan dan integritas Komisioner Komisi Informasi Sumut,” jelas Siska. Oleh karena itu Siska berharap masalah ini segera ditangani lagi dengan melibatkan tim etik.

Isu perselingkuhan dua anggota komisioner informasi Sumut menjadi berita cukup hangat dalam dua pekan terakhir setelah adanya pengaduan dari Lia Anggia Nasution yang menuding suaminya Syafii Sitorus, salah satu komisoner KI Sumut, berselingkuh dengan rekan kerjanya Cut Alma Nurafla.

Belakangan hubungan Keluarga mereka kian kacau balau setelah Syafii Sitorus akan menggugat cerai Lia Anggia. Syaffi bahkan telah mengadukan istrinya itu ke Polrestabes Medan dalam Kasus pencemaran nama baik. (*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan