Kajianberita.com
Beranda Headline Bareskrim Polri akan Proses Hukum Kasus Ancaman Peneliti BRIN terhadap Warga Muhammadiyah

Bareskrim Polri akan Proses Hukum Kasus Ancaman Peneliti BRIN terhadap Warga Muhammadiyah

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid

Bareskrim Polri Segera mengusut pernyataan peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin, soal ancaman akan membunuh warga Muhammadiyah terkait penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

“Sedang kita profilling tentang pernyataan tersebut,” ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid saat dikonfirmasi, Senin (24/4).

Namun demikian, dia belum dapat berkomentar lebih jauh terkait sejauh mana penyelidikan yang telah dilakukan.

AP Hasanuddin sebelumnya berkomentar terkait perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di unggahan Facebook milik peneliti BRIN Prof Thomas Djamaluddin.

Saat itu Thomas yang merupakan mantan kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) merespons komentar dari Aflahal Mufadilah. Thomas menilai Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah terkait penentuan Lebaran 2023.

“Ya, sudah tidak taat keputusan pemeritah, eh, masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas,” tulis Thomas.

Unggahan di akun Thomas itu juga dikomentari oleh juniornya. Melalui akun AP Hasanuddin, dia membalas komentar Ahmad Fauzan S dengan menuliskan kemarahan atas sikap Muhammadiyah.

“Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian,” kata Andi.

Baca Juga: Ini Sosok Peneliti BRIN yang Ancam Bunuh Orang Muhammadiyah karena Perbedaan Idul Fitri

Andi Pangerang sebenarnya mengaku sudah minta maaf atas postinganya itu. Namun maaf saja tentu saja tidak cukup sebab postingan yang penuh kebencian itu telah menyebar ke berbabai penjuru mata angin.

Pihak Muhammadiyah pun tidak mau begitu saja melupakan masalah ini karena dianggap sangatr serius. Oleh sebab itu langkah penegakan hukum adalah jalan yang tepat. Ketua PP Muhammadiyah bidang informatika dan Digitalisasi Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si  menegaskan kalau Kasus ini akan dibawa ke ranah hukum. (faz)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan