Kajianberita.com
Beranda Headline KPPU Yakin ada Persekongkolan dalam Proyek Lampu Pocong, Bobby Harus Bertanggungjawab

KPPU Yakin ada Persekongkolan dalam Proyek Lampu Pocong, Bobby Harus Bertanggungjawab

Pemandangan salah satu ruas jalan Kota Medan dengan lampu pocong Bobby yang gagal total.

Wali Kota Medan Bobby Nasution telah menyebut proyek lampu jalan atau ‘lampu pocong’ dengan anggaran Rp 25,7 miliar dinyatakan total loss atau proyek gagal. Hal tersebut berdasarkan hasil audit Inspektorat yang memerintahkan untuk menarik kembali dana yang telah dibayarkan.

“Hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat terkait pengerjaan lampu estetik atau lampu pocong, maka memerintahkan dinas terkait, dalam hal ini SDABMBK, untuk melakukan penagihan menyeluruh atau proyek ini kita anggap total loss,” kata Bobby Nasution saat konferensi pers, Selasa (9/5).

Menantu Presiden Jokowi ini menyebut dari total anggaran yang bersumber dari APBD itu, Pemkot Medan telah membayarkan Rp 21 miliar kepada pihak ketiga.

Dia menyebut dari hasil pemeriksaan secara menyeluruh ditemukan berbagai ketidaksesuaian baik dari sisi material, spek dan jarak antar tiang lampu menjadi temuan Inspektorat.

“Total yang sudah dibayarkan kepada pekerja atau pihak ketiga Rp 21 miliar. Jadi hari ini kami tugaskan agar Rp 21 miliar itu harus dikembalikan karena proyek ini kita anggap total loss,” ungkap Bobby.

Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) menilai ada indikasi persekongkolan tender dibalik polemik tersebut.

Ketua KPPU Kantor Wilayah I Medan Ridho Pamungkas mengatakan, kegagalan suatu proyek pelaksanaan pekerjaan dapat disebabkan berbagai faktor, salah satunya adanya persekongkolan dalam tender.

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan, Ridho Pamungkas

“Persoalan kegagalan suatu proyek pelaksanaan pekerjaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya pengawasan, ketidakmampuan pelaksanaan, kesalahan manajemen, kekurangan sumber daya, perubahan regulasi ataupun juga dapat terjadi karena adanya persekongkolan dalam tender,” kata Ridho dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (11/5).

Dia menjelaskan terkait indikasi adanya persekongkolan dalam proses tender pada kasus gagalnya suatu tender dapat dicermati dari beberapa hal.

Pertama, lanjutnya, adanya ketidaksesuaian antara pemenang tender dan kapabilitasnya. Pemenang tender tidak memiliki pengalaman atau kapabilitas yang memadai untuk mengerjakan proyek yang diberikan.

Kedua, kata Ridho, adanya indikasi pelanggaran prosedur dalam tender yang mana Pokja mengabaikan proses evaluasi yang objektif sehingga menghasilkan pemenang yang tidak qualified.

“Dan yang ketiga, adanya kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Ridho, dari penelusuran pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terkait Proyek Penataan Lansekap pada Satker Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, diketahui bahwa terdapat delapan paket pekerjaan sejenis untuk delapan ruas jalan yang ditenderkan dan dikerjakan oleh enam kontraktor.

Keenam kontraktor tersebut, yakni Biro Teknik Bangunan dan CV Asram sebagai pemenang untuk dua paket pekerjaan, CV Eka Difa Putera, PT Triva Mangun Mandiri, CV. Sinar Sukses Sempurna dan CV Sentra Niaga Mandiri.

“Pemecahan paket untuk pekerjaan sejenis tidak menjadi persoalan demi mengakomodir pelaku usaha kecil, sepanjang bukan bertujuan untuk menghindari tender dengan cara penunjukkan langsung,” bebernya. Namun, lanjut pria berkacamata ini, KPPU menemukan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan tender yang tayang di LPSE.

Berdasarkan LPSE, ditemukan bahwa pada masing-masing paket pekerjaan hanya ada satu perusahaan yang memasukan dokumen penawaran.

“Secara detail kami belum mengetahui mengapa hanya ada satu penawaran dari masing-masing paket. Bahkan pemenang pada satu paket, dia tidak memasukan penawaran pada paket yang lain. Atau dapat dikatakan tidak terjadi persaingan dalam tender tersebut dan seolah-olah tender telah dikondisikan,” pungkasnya.

Pada kesempatan lain, praktisi hukum Ali Yusran Gea menegaskan Wali Kota Medan Bobby Nasution tidak boleh lepas tangan dalam Kasus kegagalan proyek lampu pocong itu.

“Pertanggungjawaban hukumnya dapat dilihat dari semua rangkaian peristiwa pengadaan proyek dan proses penganggaran. Secara administratif, Wali Kota Medan harus bertanggungjawab atas proyek yang tidak bermanfaat,” katanya.

Ali Yusran Gea menjelaskan, indikasi kerugian negara yang muncul akibat proyek gagal ini harus segera diusut lewat audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan begitu, jumlah ril kerugian yang ditimbulkan menjadi jelas. (jpn/rml)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan