Kajianberita.com
Beranda Headline Ini Tiga Kelalaian PT Angkasa Pura Terkait Kematian Wanita di Dalam Lift Bandara Kualanamu

Ini Tiga Kelalaian PT Angkasa Pura Terkait Kematian Wanita di Dalam Lift Bandara Kualanamu

Konferensi pers Ombudsman Sumut terkait kematian wanita di lift Bandara Kualanamu

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan hasil temuan maladministrasi terkait meninggalnya pengguna lip (Elevator), Asiah Shinta Dewi akibat terjatuh di lift Bandara Kualanamu Medan. Dalam temuan itu,  Ombudsman Sumut menemukan  tiga aturan yang dilanggar oleh PT Angkasa Pura Aviasi (APA) selaku pengelola fasilitas  bandara.

Pertama,  pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik.  Dalam hal ini Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, PT. APA telah mengabaikan kewajiban hukum dan tidak memberikan jaminan keamanan dan keselamatan, dengan tidak adanya operator dan teknis K3 pada fasilitas bandara khusunya elevator.

“Tidak melakukan uji kelayakan K3 secara berkala pada elevator sejak peralihan kewenangan bandara dari PT Angkasa Pura II ke PT. APA,” kata Abyadi di Kantor Ombudsman Sumut, Jalan Sei Besitang, Jumat (12/5).

Kedua, pelanggaran terhadap  Permenaker Nomor 6 tahun 2017 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di mana PT APA sama sekali tidak menyediakan standar pelayanan fasilitas bandara dengan adanya petunjuk penggunaan elevetor dan petunjuk informasi jika elevator dalam keadaan darurat.

“Elevator terbuka, di lantai 3 yang bukan, akses keluar dan terdapat ruang kosong antara lantai elevator dengan lantai gedung selebar lebih kurang 50 cm. Fungsi tombol emergecy, dan caling operator tidak berfungsi dengan baik,” ungkapnya.

Dan ketiga adalah pelanggaran terhadap  Peraturan Pemrintah nomor 32 tahun 2021 tentang pelanggaran bidang penerbangan. Terkait pelanggaran ini, Ombudsman menemukan tidak adanya petugas bandara yang secara khusus mengontrol penggunaan elevator khususnya pusat CCTV di Bandara KNIA.

“Tidak tersedianya sarana informasi publik pada bandara KNAI seperti website PT APA, pengelola penganduan dan kurangnya kompetensi petugas layanan,” ujarnya.

Oleh sebab itu itu, Ombudsman memberikan saran korektif kepada PT APA agar bertanggungjawab atas meninggalnya pengguna pelayanan publik di bandara KNIA.

“Memberikan hak-hak korban sesuai peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2021 tentang bidang penerbangan pada keluarga korban,” pungkasnya.

Selain hasil penyelidikan dari Ombusdman, Polda Sumut juga masih terus menyelidiki kasus ini dengan memeriksa beberapa pihak yang terkait.  Sejauh ini Kabid Humas Polda Sumut  Kombes Pol Hadi Wahyudi menyebutkan, telah 33 saksi yang dimintai keterangan terkait kasus itu.

“Sudah 33 saksi yang dimintai keterangan. Kita tunggu progres yang saat ini masih berjalan,” pungkas Hadi.

Mencuat kabar bahwa pihak keluarga korban telah mencabut pengaduanya ke Polda Sumut karena telah ada perdamaian antara pihak korban dan PT Angkasa Pura.  Namun Polda Sumut tetap akan melanjutkan penyelidikan terhadap kasus tersebut.  (faz)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan