Terus Mendapat Cibiran dari PDIP Soal Keabsahan jadi Cawapres, Akhirnya Gibran Menjawab Tegas
Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Gibran Rakabuming Raka merespon cibiran Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto soal keabsahan pencalonan usai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Untuk diketahui, MKMK memutuskan bahwa ada pelanggaran berat yang dilakukan Hakim MK Anwar Usman saat memutuskan gugatan batas usia capres cawapres.
Gibran mengaku sebatas menghormati putusan MKMK tersebut. Pun soal putusan itu akan berdampak pada pencalonannya dalam pilpres 2024 nanti.
“Ya sekali lagi kami menghormati keputusan yang sudah ada,” kata Gibran kepada wartawan, di Solo, Jumat (10/11/2023).
Mengenai hasil putusan yang dinilai cacat hukum sehingga memberikan keuntungan baginya tetap melenggang untuk mengikuti kontestasi pada Pilpres 2024, Putra sulung Presiden Jokowi menyerahkan penilaian tersebut terhadap masyarakat.
“Silakan warga yang menilai,” kata Gibran.
Sementara terkait dirinya akan memainkan skema seolah-olah menjadi korban alias playing victim, Gibran justru bertanya balik. Sebab menurut Gibran, ia selama ini diam ketika diserang oleh elite PDIP.
“Lah saya ngapain. (Playing victim). Yang diserang kan saya terus, saya diam terus gimana,” kata Gibran.
Sebelumnya, Hasto mempertanyakan keabsahan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto. Terlebih setelah Majelis Kehormatan Mahakamah Konstitusi (MKMK) mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.
Ini menyentuh persoalan keabsahan dari pasangan Prabowo dan Gibran, tentu saja dalam berproses untuk menghasilkan seorang pemimpin tidak boleh dilakukan dengan rekayasa hukum, manipulasi dan mengerdikan demorkasi,” kata Hasto, Kamis (9/11/2023).
Gibran menilai, Hasto hanya melihat kondisi yang sekarang saja. Padahal, kata Gibran, kalau Hasto mau melihat-lihat lagi masa lalu, banyak sekali tekanan dan penghinaan yang diberikan kepada kepada Gibran dan juga ayahnya.
Keputusan Gibran mau menjadi cawapres Prabowo bukan semata-mata menunjukkan bahwa ia tidak sejalan lagi dengan PDIP, tapi juga untuk menunjukkan bukti bahwa tanpa PDIP ia tetap bisa berkarir dalam bidang politik. (*)
Baca Juga:
Artikel Terkait