Bukan Hanya Baliho Ganjar yang Dicopot di Siantar, Kandidat lain juga, Kenapa PDIP Paling Ribut?
Politisi PDIP sepertinya sedang memainkan peran bahwa mereka adalah pihak yang tersakiti sekarang ini. Setelah mengaku sebagai pihak yang dikhianati oleh keluarga Presiden Jokowi, kini PDIP mengklaim menjadi korban ketidakadilan pemerintah daerah karena sejumlah baliho calon presiden mereka, Ganjar Pranowo, dicopot.
Setelah berteriak soal kasus pencopotan baliho Ganjar di Bali, kini PDIP mempersoalkan pencopotan baliho Ganjar di Pematang Siantar. Malah mereka juga mengaku kalau Pemerintah Kota Pematang Siantar melakukan intimidasi terhadap capres dari partai itu setelah adanya pencopotan baliho Ganjar Pranowo -Mahfud MD pada Sabtu 11 November.
Ganjar sendiri sempatr berkunjung ke Pematangsiantar pada Sabtu tersebut. Namun pagi menjelang kedatangannya, Satpol PP Pematangsiantar melakukan pencopotan spanduk Sang Capres PDIP yang dipasang di seputaran kota.
Kejadian tersebut menjadi viral, setelah unggahan video berisi aksi Satpol PP Pematangsiantar mencopot spanduk beredar di media sosial. Beberapa anggota Satpol PP melepaskan spanduk, dan memasukkan ke dalam bak truk bernomor polisi dinas BK 8130 W.
Aksi itu langsung mengundang reaksi para politisi PIDP yang menganggap tindakan tersebut tidak adil. Saat spanduk Ganjar dicopoti, alat peraga yang memuat gambar Capres lain dan milik PSI dibiarkan ada.
“Satpol PP Kota Siantar melakukan diskriminasi terkait alat peraga kampanye Ganjar Pranowo yang dipasang oleh relawan di beberapa titik Kota Pematangsiantar. Alat peraga Ganjar dicopot, sementara milik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan partai pendukungnya masih berdiri,” ujar Hendra Gunawan Kaban, Sekretaris Relawan Demokrasi Perjuangan (Repdem) Sumatera Utara, Sabtu 11 November yang merupakan barisan pendukung PDIP.
Para politisi PDIP di Jakarta juga tidak kalah hebohnya. Mereka langsung menunjukkan kepada public kalau mereka sudah menjadi korban ketidakadilan penguasa. PDIP terus menjadikan peran sebagai playing victim agar mendapat simpati public. Seakan-akan mereka adalah pihak yang dianiaya dan selalu menjadi korban.
Padahal selama ini semua orang tahu bahwa PDIP lah partai yang paling memainkan peran penting di negara ini. Namun ketika mereka berkuasa, mereka tidak pernah peduli dengan kekecewaan para korban politik yang muncul. Sekarang setelah partai itu ditinggal oleh keluarga Presiden Jokowi, mereka langsung memainkan peran seakan sebagai korban ketidakadilan.
Bahkan untuk menceritakan ketidakadilan itu, sampai-sampai Sekjen PDIP Hasto Kristoyanto berlakon bak seorang pemain sandiwara dengan menangis saat diwawancarai wartawan. Mirip seperti anak-anak yang kehilangan mainannya.
Padahal, yang terjadi di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan keluhan mereka. Seperti yang terjadi di Pematang Siantar misalnya, pencopotan baliho yang dilakukan Pemkab setempat ternyata bukan semata-mata untuk pasangan Ganjar dan Mahfud saja. Baliho kandidat yang lain juga dicopot.
Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematang Siantar Sumatera Utara, Junaedi Sitanggang menjelaskan pencopotan sesuai aturan yang berlaku terkait atribut gambar peserta pemilu.
“Bahwasanya, menjadi tugas dan fungsi Satpol PP menertibkan atribut tanda gambar peserta Pemilu sebelum masa kampanye sudah sesuai dengan ketentuan,” katanya.
Baca Juga:
Dirinya pun memastikan, pencopotan itu tidak ada tekanan dari pihak manapun. Penertiban juga dilakukan terhadap semua poster yang dianggap menyalahi aturan yang berlaku.
“Dan menertibkan secara keseluruhan yang tidak sesuai ketentuan, terkhusus di zona rumah ibadah, instansi pemerintahan dan kawasan pendidikan,” kata Junaedi.
Sebelumnya diberitakan, pencopotan poster dilakukan petugas Satpol PP di beberapa ruas jalan, antara lain di kawasan SMP Negeri 4 Jalan Kartini, kawasan sekolah Yayasan Kartika Jalan Kartini. Lalu ada di kawasan Kantor Satpol PP di Jalan MH Sitorus, Kantor DPRD, dan kawasan Lapangan H Adam Malik di Jalan Adam Malik Kota Pematang Siantar.
“Jadi bukan hanya satu baliho kandidat saja ang dicopot, baliho lain juga banyak yang dicopot. Jadi tidak benar kalau Pemkab Siantar berlaku tidak adil. Tidak benar itu,” kata Junaedi Sitanggang. Bahkan spanduk Anies dan Prabowo juga ada yang diturunkan. (*)
Artikel Terkait