Beranda Headline PDIP Tuduh Pemerintah Tidak Netral dalam Pemilu, Eh, Justru Ada Bupati yang Bertekad Menangkan Ganjar

PDIP Tuduh Pemerintah Tidak Netral dalam Pemilu, Eh, Justru Ada Bupati yang Bertekad Menangkan Ganjar

Oleh redaksi - November 17, 2023, 1:56 pm

Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang justru mendapat dukungan dari seorang Pj Bupati.

Ada maling teriak maling. Mungkin ini pepatah yang cocok menggambarkan kekuatiran soal adanya potensi kecurangan Pemilu pada tahun depan. Mulanya adalah PDIP yang paling getol menyuarakan soal potensi kecurangan ini. Mereka menuduh aparatur pemerintah tidak akna bersikap netral.

Tapi tidak disangka, ternyata malah ada gerakan dari aparat yang bertekad memenangkan Ganjar. Dokumen pakta integritas untuk memenangkan calon presiden Ganjar ini bahkan sudah terungkap ke public karena melibatkan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso. Makanya, benar-benar maling teriak maling..!

Berbagai kecaman tentu saja muncul seiring terungkapnya kecarangan itu. Salah satunya suara kecaman dari Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang merespons temuan dokumen pakta integritas yang diteken oleh Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Anies menganggap dokumen tersebut sebagai salah satu contoh aparatur negara tak netral dalam Pilpres 2024. Menurutnya, kepercayaan rakyat terhadap negara pasti menurun.

“Nah itu lah contoh, itu yang menurunkan kepercayaan rakyat pada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara,” kata Anies di Gedong Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat (17/11).

Anies mengatakan aparatur negara tidak boleh menggunakan kekuasaan demi mencapai kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ia pun menilai seharusnya aparatur negara mundur dari jabatannya jika sekadar ingin mencapai kepentingan pribadi.

“Bila anda ingin memiliki aspirasi pribadi keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi anda. Tapi kalo anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi maka anda telah merendahkan negara,” jelas Anies.

Anies menilai kepentingan pribadi dan kelompok yang dicapai dengan menggunakan instrumen negara akan berimbas pada turunnya kepercayaan publik kepada negara.

“Lebih parahnya lagi anda membuat rakyat tidak percaya pada negara karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok menggunakan tangan negara,” kata dia.

Dokumen pakta integritas itu beredar usai KPK Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kasus Bupati Sorong Yan Piet. Namun, kebenaran informasi ini hingga kini belum diketahui. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan mengecek terlebih dahulu kebenaran dokumen tersebut.

Terpisah, Ketua TPN Ganjar Arsjad Rasjid juga telah merespons temuan tersebut. Ia membantah keberadaan dokumen tersebut.

“Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang menandatangani surat mendukung yang namanya pakta integritas atau segala macam,” kata Arsjad dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).