Kajianberita.com
Beranda Headline Setelah Tak lagi Didukung Jokowi, Ganjar Mulai Jelek-Jelekkan Penegakan Hukum di Indonesia

Setelah Tak lagi Didukung Jokowi, Ganjar Mulai Jelek-Jelekkan Penegakan Hukum di Indonesia

Ganjar Pranowo dan Joko Widodo sudah pasti pecah kongsi di Pemilu 2024

Calon Presiden yang diusung PDIP, Ganjar Prabowo merasa kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang jelas-jelas tidak mendukungnya untuk menang pada Pemilihan Presiden mendatang. Menanggapi kondisi itu,  Ganjar lantas mengambil sikap tegas mengkririk kebijakan presiden. Salah satunya, ia mengkritik penegakan hukum yang tidak berjalan baik selama masa Pemerintahan Jokowi.

Ganjar bahkan memberi  skor 5 pada di bidang penegakan hukum era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapor merah itu diberikan karena mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar kode etik berat oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Perubahan sikap Ganjar terhadap Jokowi itu tentu saja tidak lepas dari sikap sentimennya karena Jokowi menolak berpihak kepada Capres PDIP. Kalau saja Jokowi masih berada di kubu PDIP, sudah pasti Ganjar akan memuji habis kepemimpinan Jokowi.

Namun Ganjar sendiri menolak mengaku kalau ia mengkritik Jokowi karena tidak didukung sebagai calon presiden.  Ganjar Pranowo mengaku penilaiannya terhadap sistem hukum di Indonesia sesuai fakta.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat memaparkan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (18/11).

Ganjar menyatakan, faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi, hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

“Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” ujar Ganjar.

Meski demikian, Ganjar mengakui isu penegakan hukum era Pemerintahan Jokowi sebelumnya memang tinggi. Hal itu karena belum muncul kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu.

Namun, Ganjar tak mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima pada isu penegakan hukum era pemerintahan Jokowi. “Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10),” pungkas Ganjar.

Ganjar maju sebagai calon presiden berdampingan dengan wakilnya Mahfud MD. Awalnya Ganjar berharap ia mendapat dukungan dari Jokowi untuk menang pada Pemilu februari mendatang. Namun nyatanya Jokowi lebih berpihak kepada Prabowo Subianto.

Ganjar mengaku sangat kecewa. PDIP bahkan sampai-sampai memecat anak dan menantu Jokowi dari partai itu karena dianggap berkhianat.  Sejak itu,  politisi PDIP pun langsung berubah sikap terhadap Jokowi.

Salah seorang politisi PDIP Adian Napitupulu mengaku, dukunya mereka selalu mendukung apapun kebijakan Pemerintahan Jokowi.

“Bahkan kalaupun ia salah, pasti kita akan bela dan kita katakan benar,” kata Adian Napitupulu.

Sekarang, setelah Jokowi tidak lagi sejalan dengan PDIP, sikap politisi dari partai itu berbeda.

“Kalau sekarang, apapun yang benar ia lakukan, akan kita anggap salah,” ujar Adian.

Ucapan itu yang menjadi patron public dalam menilai sikap politik PDIP terhadap Jokowi. Jangan heran jika kritikan politisi PDIP terhadap Jokowi akan semakin tajam dalam bebetapa waktu ke depan. Saat ini partai itu sedang mengampanyekan soal akan adanya kecurangan pada Pemilu yang akan datang. (*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-4618385670255637, DIRECT, f08c47fec0942fa0