Kajianberita.com
Beranda Headline Mantan Ketua KPK Ini Ungkap Borok Jokowi yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi, KPK Diintervensi

Mantan Ketua KPK Ini Ungkap Borok Jokowi yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi, KPK Diintervensi

Agus Rahardjo, Ketua KPK periode 2015-2019 yang membongkar borok Presiden Joko Widodo yang melemahkan kasus penanganan korupsi

Secara bertubi-tubi, Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terus mengungkap kebusukan Presiden Joko Widodo yang telah melemahkan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Yang menghobohkan adalah pengukuan Agus Rahardjo yang pernah dipanggil ke istana bertemu langsung dengan Jokowi yang kala itu cukup marah kepadanya.

Agus Rahardjo mengaku kalau Jokowi meminta KPK agar tidak membongkar kasus korupsi pengadaan KTP yang melibatkan Ketua umum Golkar Setia Novanto.

Agus sengaja membongkat kasus itu untuk menunjukkan kepada public betapa buruknya penanganan korupsi di masa pemerintahan Jokowi. Dan jangan lupa, kala itu Jokowi masih bergandengan tangan dengan PDIP sehingga ada indikasi kalau PDIP juga terlibat dalam pelemahan KPK itu.

Agus Rahardjo memimpin KPK pada periode 2015-2019 tepat di masa pemerintahan pertama Jokowi. Setelah era kepemimpinannya berakhir pada 2019, Agus menyebutkan, indeks persepsi korupsi terus turun.  Selama masa pemerintahan Jokowi dan PDIP, Tingkat penanganan korupsi di Indonesia sangta buruk.Dari 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2022.

“Saya termasuk yang kecewa itu,” ujarnya saat ditemui di kawasan Jakarta, Rabu 6 Desember 2023.

Tak hanya itu, Agus mengatakan dia kecewa dengan demokrasi yang, menurutnya, telah dirusak.

“Saya kecewa demokrasi mundur,” ucapnya tanpa merinci lebih jauh bentuk-bentuk kemunduran itu.

Atas dasar itu, Agus mengaku berniat menyampaikan keterangan itu dalam wawancara dengan sebuah media. “Jadi bukan karena pertanyaan yang kemudian mendesak saya, tapi saya dari awal sudah minta izin akan buka itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi mempertanyakan motif Agus Rahardjo menyebut dirinya marah dan meminta penyidikan KPK atas kasus korupsi e-KTP yang rugikan negara Rp 2,3 triliun dihentikan. Versi Jokowi, dia telah menyampaikan pada 2017 bahwa Setya Novanto yang saat itu Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar harus mengikuti proses hukum.

Jokowi mengatakan proses hukum politikus Golkar kasus tersebut juga terus berjalan dan mendapat vonis 15 tahun. “Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?” kata Jokowi saat ditemui di Istana Negara pada Senin, 4 Desember 2023.

Buruknya citra KPK selama masa Pemerintahan Jokowi menjadi sorotan dalam program kampanye yang digelar Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tidak heran jika keduanya bertekad, jika mereka terpilih, salah satu program pertama yang dijalankan selama 100 hari pemerintahan adalah memperkuat kembali KPK. beberapa kasus yang selama ini dipendam, akan diungkap ke permukaan.

Hal ini yang membuat kubu Jokowi dan PDIP kalang kabut. Kemanangan Anies dan Muhaimin dikuatirkan akan menyeret sejumlah penguasa yang pernah terlibat korupsi. Namun bagi masyarakat yang ingin pemerintahan bersih, tentunya program penguatan KPK ini layak untuk didukung.(*)

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan