Kajianberita.com
Beranda Headline Bawaslu Putuskan Kabid Disdik Kota Medan Langgar Aturan Pemilu, Tapi Sanksinya Tidak Jelas

Bawaslu Putuskan Kabid Disdik Kota Medan Langgar Aturan Pemilu, Tapi Sanksinya Tidak Jelas

Inilah sosok Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (Kabid SMP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Andy Yudhistira yang tertangkap video saat mengarahkan para kepala Sekolah di Medan untuk memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu Presiden 14 februari mendatang. Alasannya, karena hal itu merupakan perintah dari Walikota Bobby Nasution.

Setelah molor beberapa pekan, Bawaslu Medan akhirnya tidak punya ruang lagi untuk menunda putusan terkait keterlibatan pejabat Pemko Medan yang ikut berkampanye untuk kemenangan pasangan capres Prabowo-Gibran. Pada hari ini Rabu (31/1/2024) Bawaslu Medan  telah mengeluarkan putusan yang menegaskan  Kabid SMP Disdik Kota Medan , Andy Yudhistira Cs telah melanggar aturan Pemilu.

Andy terbukti terlibat  mengarahkan ASN untuk mendukung pasangan capres nomor urut 02, Prabowo-Gibran. Tindakannya itu dinyatakan melanggar netralitas Aparatur Negeri Sipil (ASN).

Namun meski sudah dinyatakan bersalah, untuk penerapan sanksi kepada Andy Yudhistira Cs , Bawaslu hanya bisa  merekmendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam hal ini Inspektorat Medan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut.

Dikerahui Andy Yudhistira Cs viral lantaran adanya video di media sosial yang memperlihatkan Kabid SMP Disdik Kota Medan itu mengarahkan kepala sekolah dan guru untuk memilih capres/Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka.

Dalam videonya, Andy Yudhistira menyebut, dengan memilih Prabowo-Gibran akan menguntungkan kepentingan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

“Iya, ada dugaan pelanggaran netralitas ASN. Kami (Bawaslu) telah mengirimkan rekomendasi itu ke KASN melalui Inspektorat Medan,”kata Wakil Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Medan, Fachril Syahputra saat dihubungi wartawan, Rabu (31/01/2024).

Disebutkan, bahwa selama 10 hari melakukan pemeriksaan sejak video itu viral, sebanyak 6 ASN yang ada dalam video tersebut dinyatakan telah melanggar netralitas ASN.

Berdasarkan pemeriksaan Bawaslu Kota Medan, Andy Yudhistira Cs terbukti melanggar UU tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tindak lanjut yang kemudian kita lakukan, bahwa video viral tersebut telah melanggar aturan dan perundang-undangan lainnya tentang netralitas ASN.”jelasnya.

Kata Fachril, berdasarkan kajian Bawaslu Medan, keenam orang tersebut terbukti melanggar sejumlah aturan terkait netralitas ASN. Seperti Pasal 283 Ayat 1 dan 2 UU No 7 Tahun 2017 hingga Pasal 3 huruf f dan Pasal 9 ayat 1 huruf e PP No 94 Tahun 2021.

“Berdasarkan dari penanganan yang kita tangani setelah kita lakukan kajian pelanggarannya adalah Pasal 283 Ayat 1 dan 2 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 74 Ayat 1 dan 2 PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 9 Ayat 2 UU No 20 Tahun 2023, Pasal 3 huruf f dan Pasal 9 ayat 1 huruf e PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS,” ujarnya.

Kemudian UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun terkait bentuk sanksi diberikan, Bawaslu menyerahkan kepada institusi yang menaungi Andy sebagai seorang ASN.

Sanksi yang diberikan pasti akan menjadi perhatian public, sebab yang akan menjatuhkan hukuman bagi Andy adalah Inspektorat Kota Medan yang notabene merupakan anak buah Walikota Medan, Bobby Nasution. Sedangkan Bobby sendiri adalah pendukung paslon nomor 2. Bahkan saat Andy terlibat mengarahkan ASN untuk memilih paslon nomor 2, ia mengaku menjalankan amanah itu karena perintah Walikota.

Maka itu, bisa jadi sanksi yang akan diberikan inspektorat Medan kepada Andy adalah sanksi asal-asalan. Bukan tidak mungkin Inspektorat menganggap Andy adalah seorang pahlawan karena telah menjalankan perintah atasanya, meski akhirnya terbongkar ke public.

Selain Andy, ada lima ASN Dinas Pendidikan Kota Medan yang dipastikan melanggar aturan Pemilu itu. Untuk lengkapnya, mereka yang dinyatakan bersalah adalah :

  • Andi Yudhistira Sekretaris PGRI Kota Medan/Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan
  • Sriyanta yang merupakan Ketua PGRI Kota Medan/Pengawas SD Dinas Pendidikan Kota Medan.
  • Ermansyah Lubis Wakil Ketua PGRI Kota Medan/Kepala SD
  • Nardi Pasaribu sebagai Ketua Cabang PGRI Medan Tuntungan/Kepala SD.
  • Fennaldy Heryanto Plt Ketua Cabang PGRI Medan Johor/guru SD
  • Lambok Tamba Ketua Cabang PGRI Medan Petisah/Kepala SD

Sesuai  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, ada beberapa sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar azas netralitas Pemilu. Sanksinya dibagi menjadi dua tingkatan, yakni hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Rinciannya yakni:

Hukuman disiplin sedang

  • Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
  • Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;
  • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Hukuman disiplin berat

  • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
  • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  • Pembebasan dari jabatan;
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Anehnya lagi, Bawaslu Medan tidak merinci apakah kesalahan Andy dan kawan-kawannya masuk kategori melanggar disiplin ringan atau disiplin berat. Dengan tidak jelasnya pelanggaran itu, bisa jadi dalam pemberian sanksi,  Andy akan dikagorikan melanggar hukuman ringan. Bukan tidak mungkin ia justru mendapat pembelaan dari Bobby Nasution. (*)

 

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan