Jokowi Bagi-bagi Bansos Tanpa Didampingi Mensos, PDIP Dilecehkan Tapi Tak Berani Tarik Menteri
Menjelang hari pencoblosan Pemilu Presiden 14 Februari 2024, Presiden Joko Widodo semakin aktif bagi-bagi bantuan sosial (bansos) di berbagai tempat. Tapi ada pemandangan aneh dalam kegiatan bagi-bagi bansos kali ini dimana Jokowi sama sekakli tidak melibatkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini alias Risma.
Pembagian bansos tanpa kehadiran Mensos sangatlah janggal, sebab seharusnya Mensos adalah penanggungjawab dalam kegiatan sosial itu.
Tak heran jika bagi-bagi bansos Jokowi ini mengundang kontroversi. Tuduhan ada misi politik di balik bansos itu semakin terkuak, apalagi pembagian itu dilakukan menjelang Pemilu 14 Februari mendatang. Bagi-bagi bansos itu dicurigai bertujuan untuk memenangkan kandidat pasangan calon nomor 2, Prabowo-Gibran yang mendapat dukungan langsung dari Jokowi.
Risma sebagai Menteri Sosial adalah politisi PDIP yang tentu saja mendukung pasangan calon Ganjar-Mahfud. Karena berbeda dukungan, tak heran jika Jokowi sengaja tidak melibatkan Mensos dalam kegiatan itu.
Jokowi sepertinya ingin leluasa bagi-bagi bansos demi mempromosikan Prabowo yang berpasangan dengan putra sulungnya. Ia tak ingin kalau keinginan politiknya terusik oleh kehadiran menteri yang mendukung pasangan calon lain.
Saat pembagian bansos dilakukan, memang tidak ada seruan kampanye yang menyarankan agar penerima bansos memilih pasangan Prabowo-Gibran. Namun sebelum pembagian dilakukan, Jokowi sengaja mengadakan pertemuan khusus sambil makan bakso bersama Prabowo saat keduanya bertemu Magelang. Pertemuan keduanya mendapat sorotan public.
Beberapa hari setelah pertemuan itu, Jokowi pun bagi-bagi Bansos di berbagai daerah. Tak heran jika ada upaya untuk mengaitkan kegiatan bagi-bagi bansos itu dengan pertemuan Jokowi-Prabowo sebelumnya. Kuat indikasi kalau Jokowi ingin menunjukkan kepada public bahwa aksinya bagi-bagi bansos kepada warga tidak lepas dari pertemuannya dengan Prabowo sebelumnya.
Namun sekeras apapun kritikan dan sorotan kepada perilaku Jokowi, ia sama sekali tidak peduli. Bagi Jokowi, yang penting misinya tercapai. Caci maki baginya hanyalah angin lalu.
Yang paling keras menyorot prilaku Jokowi ini tentu saja adalah para politisi PDIP. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah yakin kalau pembagian bansos menjelang pemilihan umum 2024 oleh Jokowi hanya sebagai alat alat kepentingan politik demi memenangkan Prabowo yang berpasangan dengan anaknya.
“Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran,” kata Said kepada wartawan, Rabu (31/1/2024). Sementara target bansos untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim tidak akan tercapai.
“Karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu di pelopori langsung oleh Presiden demi kepentingan dinasti politiknya,” ujarnya. Terlebih lagi presiden tidak melibatkan Menteri terkait untuk pembagian bansos ini.
Tak kalah kerasnya, calon presiden Anies Baswedan juga menyorot soal kejanggalan itu. Ia merasa aneh, mengapa presiden sama sekali tidak melibatkan Menteri Sosial dalam pembagian bansos itu.
“Ini kan lagi-lagi (soal) tata kelola negara itu ada aturannya, nah negara enggak boleh diatur pakai selera, itulah yang mau kami kembalikan,” ujar Anies dalam pernyataannya kepada wartawan di Padepokan Kalisoga, Brebes, Rabu, 31 Januari 2024. Padahal sebelumnya, dalam setiap acara pembagian bansos yang melibatkan presiden, Mensos tidak pernah absen.
Anies tak ingin kondisi buruk seperti ini terus berlanjut. Maka itu, jika terpilih sebagai presiden, Anies berkomitmen mengembalikan sistem ketatanegaraan berjalan semestinya dengan etika uang kuat. Apa yang dilakukan Jokowi dengan menyingkirkan Mansos saat bagi-bagi Bansos adalah perbuatan tanpa etika.
“Tapi kalau itu di dikacaukan tata negara kita menjadi rusak, pertanyaannya apakah ini mau dilanjutkan? Apakah ini mau dibiarkan? Saya rasa rakyat menginginkan dikembalikan ketatanan yang benar,” pungkasnya.
Presiden Jokowi sendiri punya alasan untuk tidak melibatkan Mensos saat bagi-bagi Bansos itu. Sebagaimana disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, bansos yang dibagikan presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan, sehingga hanya perlu melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional, bukan melibatkan Mensos.
“Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga (sekaligus) mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu,” jelas Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024).
Alasan ini jelas sangat mengada-ngada. Namun karena aturan main kenegaraan dikendalikan oleh penguasa, maka Jokowi sebagai pengendali kekuasaan bisa saja melakukan apa yang ia inginkan.
Kubu PDIP hanya bisa mengelus dada. Bahkan kalau pun mereka tersedu-sedu mengeluarkan tangisan ‘Bombay’ ala film India, Jokowi tetap tidak akan peduli. Tidak hanya Mensos yang tersingkirkan dari kegiatannya, belakangan ini Jokowi pun tidak banyak melibatkan para Menteri PDIP dalam berbagai kebijakannya.
Dalam kacamata politik, Jokowi sebenarnya sudah mempermalukan para Menteri PDIP. Namun tak seorang pun para Menteri PDIP itu yang berani bersuara. Juga tak ada seorang pun yang siap mengundurkan diri meski sudah dihina secara terang-terangan di depan public.
Hal ini yang membuat banyak orang terheran-heran. Muncul dugaan kalau para Menteri PDIP juga sudah tersandera dalam berbagai kasus korupsi. Kalau sekali saja melawan, maka kasus mereka bisa saja dibongkar. Makanya mereka diam..!